Komnas HAM mendesak Polri untuk menangani kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma secara transparan dan akuntabel, serta memberikan perlindungan komprehensif bagi korban.

Komnas HAM mengeluarkan empat rekomendasi penting, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas teror di kantor Tempo, melindungi saksi dan korban, serta menjamin kebebasan pers.

Komnas HAM menilai proses hukum kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang-Merak berjalan baik, meskipun menolak permohonan restitusi untuk korban.

Komnas HAM mengecam serangan KKB di Yahukimo yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, serta menuntut penegakan hukum dan perlindungan bagi korban.

Komnas HAM memantau insiden penembakan tiga polisi di Lampung saat penggerebekan sabung ayam, mendesak pengungkapan tuntas dan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Dewan Pers memperkuat perlindungan jurnalis dan media massa dari intimidasi dan kriminalisasi melalui kerja sama dengan kepolisian, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Komnas HAM akan menyelidiki kericuhan dalam rapat RUU TNI di Jakarta, menyeimbangkan hak kebebasan berpendapat dengan ketertiban umum.

Komnas HAM meminta perpanjangan pembahasan RUU TNI untuk mengakomodasi aspirasi publik dan mencegah dampak negatif revisi UU tersebut terhadap HAM, supremasi sipil, dan demokrasi.

Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan guna mencegah penyiksaan dan melindungi hak asasi manusia.

Komnas HAM mendesak mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, yang diduga terlibat narkoba dan pencabulan anak, dijatuhi sanksi pidana dan etik, serta meminta perlindungan bagi korban.