Peneliti INDEF dan Perhapi menyoroti potensi besar hilirisasi tembaga untuk ketahanan energi dan industri nasional, namun menekankan perlunya dukungan infrastruktur, SDM, dan pengembangan industri hilir.

Pemerintah daerah se-Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan PT Timah Tbk menjalin MoU kerja sama penambangan timah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Babel, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Partai Golkar dan beberapa pimpinan pesantren memberikan respons positif terhadap wacana pemerintah yang memperbolehkan pesantren mengelola tambang, menganggapnya sebagai bentuk keadilan ekonomi dan pengakuan atas kontribusi pesantren bagi Indonesia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi membantah kabar investor asing mundur dari proyek DME karena alasan ekonomi, menekankan perbedaan strategi bisnis antara pemerintah dan investor.

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen mendukung pelestarian hutan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk kesejahteraan masyarakat, seperti yang diungkapkan pada puncak peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-42 tahun 2025.

Menteri Kehutanan (Menhut) RI mengumumkan potensi 7 juta hektar lahan baru untuk perhutanan sosial, mendukung program ketahanan pangan nasional dan memberdayakan petani.

Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menganalisa dan mendanai proyek-proyek pemerintah, termasuk proyek hilirisasi senilai US$ 618 miliar pada 2025.

Pemkab Sigi membentuk Satgas Potensi untuk mengoptimalkan potensi daerah, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi lestari.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mendesak percepatan penyelesaian dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat agar sumber daya alam Gorontalo dapat segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ulama Hanan Attaki mengajak umat Islam untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam demi keseimbangan ekosistem dan generasi mendatang, sejalan dengan ajaran Islam dan konsep Ekoteologi Kementerian Agama.

Anggota DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi kekecewaan terhadap kondisi bangsa dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) 100 persen bertujuan memperkuat perputaran ekonomi dalam negeri dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Kementerian ESDM optimistis investasi hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral akan mencapai 618 miliar dolar AS hingga 2040, berkontribusi besar pada PDB dan ekspor Indonesia.

Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria, menilai BPI Danantara sebagai katalis positif bagi industri berbasis nilai tambah, mendorong hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

Amerika Serikat (AS) memperketat syarat kesepakatan energi fosil dengan Ukraina, menuntut kendali penuh atas dana masa depan yang mencapai 500 miliar dolar AS, menimbulkan perdebatan sengit antara kedua negara.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, memiliki visi besar untuk memajukan Kalimantan Timur hingga sejajar dengan Malaysia dan Brunei, memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang ada.

Anggota DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Minerba baru untuk mencegah konflik lahan tambang dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan lima pesan penting kepada kepala daerah terpilih, menekankan amanah rakyat, otonomi daerah yang bertanggung jawab, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Dinas Kehutanan Kalsel menggelar rapat koordinasi untuk membahas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai arahan Menteri Kehutanan, demi keberlanjutan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keadilan dalam kepemilikan sumber daya alam dan program makan bergizi gratis (MBG) dalam pertemuan dengan para hakim se-Indonesia di Istana Kepresidenan.