Indonesia bersiap menghadapi era penuaan penduduk. Program Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) hadir untuk memastikan lansia berdaya, mandiri, dan bermartabat di usia senja.

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ditunjuk Bappenas sebagai lokus nasional penurunan stunting karena keberhasilannya menekan angka prevalensi stunting.

Bappenas meluncurkan Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI) 2030 untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kembang optimal dan menjadi kunci pembangunan SDM unggul, serta mendukung pencapaian target SDGs.

Wakil Kepala Bappenas tegaskan perubahan iklim bukan mitos, butuh kolaborasi global untuk atasi dampaknya bagi generasi mendatang.

Bappenas memaparkan sejumlah tantangan dalam eliminasi TBC di Indonesia, termasuk tingginya angka kasus, resistensi obat, stigma, dan kendala pembiayaan.

Bappenas menetapkan target penyelesaian rancangan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 paling lambat akhir Juni 2025, guna memastikan pembangunan nasional tetap fokus dan berdampak nyata.

Kementerian PPN/Bappenas susun Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2025, fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta implementasi SDGs.

Sanggar Djiantika sukses pikat pengunjung World Expo 2025 Osaka dengan penampilan Tari Enggang dan Gong Kalimantan Timur, memperkuat citra budaya Indonesia di kancah internasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan Indonesia akan memiliki empat juta pekerja hijau pada tahun 2025, meningkat menjadi lebih dari 5,3 juta pada 2029.

Bappenas memproyeksikan 4 juta tenaga kerja hijau di Indonesia pada 2025, ditunjang Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau untuk mencapai ekonomi rendah karbon dan Visi Indonesia Emas 2045.

Menteri PPN/Bappenas meresmikan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Jepang, yang menampilkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia untuk menarik investasi dan kolaborasi internasional.

Bappenas dan BPI Danantara resmi bekerja sama untuk mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, ditandai dengan penandatanganan MoU guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia dan Hungaria sepakat memperkuat kerja sama ekonomi bilateral untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif menuju Visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Menteri PPN/Bappenas tegaskan pinjaman luar negeri akan digunakan untuk mendorong pembangunan nasional dan mendukung RPJMN 2025-2029, berkolaborasi dengan mitra pembangunan seperti World Bank.

Bappenas menekankan peran krusial perempuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, mengingat risiko lebih tinggi bagi perempuan menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki.

Kementerian PU dan Bappenas berkolaborasi mempercepat perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur umum terintegrasi di berbagai lokasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pencanangan zona integritas di Kementerian Koperasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendorong transparansi pengelolaan koperasi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, berkualitas, dan merata, serta menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan pemberian insentif fiskal bagi daerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan aggregate demand dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas optimis Indonesia dapat kembali ke jalur re-industrialisasi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam sektor manufaktur.