BEM Kalbar Sorot Ketimpangan Pembangunan di Tengah Kenaikan IPM

Meskipun IPM Kalbar meningkat, BEM Kalbar soroti ketimpangan pembangunan yang masih signifikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terutama di daerah pedalaman.

Pontianak, 8 Mei 2024 (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalimantan Barat menyoroti sejumlah ketimpangan pembangunan di tengah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar dalam dua tahun terakhir. Meskipun IPM Kalbar naik dari sekitar 68 pada 2022 menjadi 71,19 pada 2024, BEM Kalbar menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat merata.

Ketua Koordinator BEM Kalbar, Sheer Khan, mengungkapkan kekhawatirannya terkait belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Kalbar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi SDA yang melimpah, seperti emas, bauksit, dan perkebunan sawit, belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup warga. "IPM merupakan indikator utama, tapi kita tidak boleh cepat puas," tegas Sheer Khan usai berdialog dengan Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya warga yang bergantung pada sektor informal, seperti guru honorer, serta sektor pertanian dan perkebunan yang belum digarap secara optimal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi daerah dan realitas kesejahteraan masyarakatnya.

Ketimpangan Sektor Pendidikan

BEM Kalbar juga menyoroti ketimpangan yang nyata dalam sektor pendidikan. Hambatan geografis dan minimnya infrastruktur pendidikan di wilayah pedalaman menjadi masalah utama. Sheer Khan mencontohkan kondisi Sekolah Dasar di Desa Kuala Mandor A yang kekurangan guru dan perpustakaannya roboh akibat angin kencang. "Di sana juga kekurangan guru, dan yang mengajar pun bukan ASN, tapi warga yang secara sukarela membantu," ujarnya.

Rata-rata lama sekolah di Kalbar yang masih berada di angka 7,78 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar warga hanya mengenyam pendidikan hingga SMP kelas dua. Kondisi ini diperburuk dengan ketimpangan kualitas tenaga pendidik, di mana kualitas pendidikan di kota jauh lebih baik dibandingkan di daerah pedalaman seperti Dusun Jelau.

Minimnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil menjadi penghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pendidikan untuk mengurangi kesenjangan ini.

Kesenjangan Akses Kesehatan dan Sanitasi

Dalam bidang kesehatan dan sanitasi, BEM Kalbar menyoroti terbatasnya akses air bersih di beberapa wilayah yang berdekatan dengan ibu kota provinsi. Sheer Khan mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi masyarakat di Kuala Mandor A yang masih menggunakan air parit sawit untuk mandi. "Bayangkan, hanya satu jam dari pusat kota Pontianak, masyarakat di Kuala Mandor A masih menggunakan air parit sawit untuk mandi. Ini berisiko menimbulkan penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya," ucapnya.

Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang layak berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ketimpangan akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Perlu adanya peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kalbar untuk memastikan kesehatan masyarakat terjaga.

Tantangan Ekonomi dan Pengangguran

Tantangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalbar pada 2024 tercatat sebesar 4,88 persen, sedikit di atas rata-rata nasional. Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antar keluarga.

BEM Kalbar mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dalam menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2025. Namun, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan ekstrem, yang ditandai dengan ketidakpastian hidup bahkan untuk kebutuhan dasar, masih menjadi masalah serius. Sekitar 1.900 warga Kalbar masih masuk dalam kategori tersebut. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi semua pihak.

BEM Kalbar mendorong kolaborasi nyata antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemanfaatan potensi SDA yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di semua sektor menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.