Pemprov Kalbar Prioritaskan Peningkatan IPM dalam RPJMD 2025-2029

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai program prioritas dalam RPJMD Kalbar Tahun 2025-2029, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menetapkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, di Pontianak pada Senin, 7 April 2024. Komitmen ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat.

Gubernur Ria Norsan mengakui bahwa IPM Kalbar masih tergolong rendah. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan guna mencapai peningkatan IPM yang signifikan. Angka IPM Kalbar pada tahun 2024 mencapai 71,19, meningkat 0,72 poin (1,02 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (70,47). Peningkatan ini meliputi tiga dimensi utama IPM: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Pemprov Kalbar menyadari pentingnya peningkatan IPM untuk pembangunan berkelanjutan. Berbagai strategi telah disusun dan diimplementasikan untuk mencapai target tersebut. Upaya ini terintegrasi dalam Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar 2022-2025.

Strategi Peningkatan IPM Kalimantan Barat

Pemprov Kalbar telah menjalankan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan IPM. Di sektor pendidikan, fokusnya adalah peningkatan fasilitas sekolah dan perluasan akses pendidikan kesetaraan. Sementara itu, di sektor kesehatan, program imunisasi dan penurunan angka stunting menjadi prioritas. Sedangkan di sektor ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, dan perikanan menjadi fokus utama.

Semua program tersebut saling terintegrasi dan tertuang dalam Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar 2022-2025. Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi Pemprov Kalbar untuk keluar dari kategori IPM sedang menuju IPM tinggi. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat Kalbar dapat meningkat secara signifikan.

Selain peningkatan IPM, Pemprov Kalbar juga memperhatikan penanganan infrastruktur, khususnya jalan rusak akibat banjir. Kerjasama dengan Balai Sungai Kalbar dilakukan untuk melakukan normalisasi sungai dan parit guna mencegah banjir di masa mendatang. "Sedimentasi sungai sudah sangat tinggi, sehingga normalisasi menjadi prioritas. Ini penting agar tidak terjadi banjir yang merata seperti sebelumnya," ujar Gubernur Ria Norsan.

Partisipasi Publik dalam Pembangunan Kalbar

Pemprov Kalbar mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Forum konsultasi publik diadakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan terkait rencana pembangunan lima tahun ke depan, termasuk upaya percepatan peningkatan IPM. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kalbar untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai strategi dan partisipasi publik, Pemprov Kalbar optimistis dapat meningkatkan IPM dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Peningkatan IPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di semua aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi.

Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang terarah, Pemprov Kalbar berharap dapat mencapai target peningkatan IPM dan menciptakan Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera.