Kalbar Bidik Peningkatan IPM di Bawah Kepemimpinan Baru

Pemerintahan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan di Kalimantan Barat prioritaskan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, 3 Maret 2024 (ANTARA) - Pemerintahan baru Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menetapkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prioritas utama. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Ria Norsan di Balai Petitih kantor gubernur Kalbar, Pontianak, Senin lalu. Target ini diyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat secara signifikan.

Menurut Gubernur Ria Norsan, IPM merupakan indikator kunci keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan IPM harus dilakukan secara komprehensif, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun IPM Kalimantan Barat terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Data terbaru menunjukkan capaian IPM Kalbar pada tahun 2024 mencapai 71,19, meningkat 0,72 poin (1,02 persen) dari tahun sebelumnya (70,47).

Peningkatan IPM bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Gubernur menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa diiringi peningkatan kualitas SDM hanya akan menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk meningkatkan IPM melalui berbagai program konkret yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Strategi Peningkatan IPM Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah merancang berbagai strategi untuk meningkatkan IPM. Salah satu fokus utama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu akan terus ditingkatkan. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah, terutama di daerah terpencil, juga menjadi prioritas. Selain itu, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Di sektor kesehatan, Pemprov Kalbar berkomitmen memperluas cakupan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Optimalisasi layanan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pembangunan dan peningkatan fasilitas Puskesmas dan rumah sakit di seluruh kabupaten/kota akan terus dilakukan untuk menjamin akses kesehatan yang merata.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi juga menjadi kunci dalam meningkatkan IPM. Pemprov Kalbar telah menyiapkan program pelatihan kerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Program pemberdayaan UMKM juga akan diperkuat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Sinergi Multipihak untuk Sukses Program

Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta dalam upaya peningkatan IPM. Program investasi di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja akan terus dikembangkan. Optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta juga akan dimaksimalkan untuk mendukung program-program peningkatan IPM.

“Kami akan mengawal setiap kebijakan agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin IPM Kalbar akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan,” kata Gubernur Ria Norsan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis, dengan strategi yang terukur dan implementasi kebijakan yang tepat, Kalimantan Barat mampu mengejar ketertinggalan dan memperbaiki peringkat IPM di tingkat nasional. Komitmen untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi bagian integral dari strategi ini, memastikan kesejahteraan masyarakat tercapai secara merata.

Upaya peningkatan IPM ini melibatkan berbagai program, termasuk:

• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui beasiswa dan pembangunan sekolah.
• Peningkatan akses layanan kesehatan dengan perluasan layanan gratis dan optimalisasi BPJS Kesehatan.
• Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM.
• Sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk investasi dan program CSR.