Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan harapan baru bagi keluarga miskin di Jember untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi, memutus rantai kemiskinan, dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terbukti membantu warga prasejahtera memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan.

Sebanyak 3.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Situbondo, Jawa Timur, secara mandiri keluar dari program PKH karena kondisi ekonomi keluarga yang membaik di tahun 2024.

Baitul Mal Aceh (BMA) alokasikan dana Rp251 miliar untuk zakat dan infak bagi 28.178 mustahik pada tahun 2025, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh.

Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 diharapkan menjadi solusi bagi 10 juta keluarga miskin di Indonesia untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, namun kendala data masih menjadi tantangan.

Menko Muhaimin Iskandar menyalurkan 260 paket zakat fitrah di Cilincing, Jakarta Utara, dalam rangka Hari Zakat Nasional 2025, menekankan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

PT Nojorono dan LAZISNU berkolaborasi memperbaiki 10 rumah tidak layak huni di Kudus, Jawa Tengah, sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan swasta terhadap masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai perlu dilanjutkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan di Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pemkab Aceh Besar berkomitmen membentuk Dinas Ekonomi Kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Aceh Besar dan menekan angka kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Bupati Banyuwangi mengajak warga NU untuk bergotong royong membangun daerah, ditandai dengan peningkatan IPM yang signifikan dan penurunan angka kemiskinan.

Ombudsman Republik Indonesia akan meningkatkan pengawasan program bantuan sosial untuk memastikan keakuratan dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Ombudsman RI berkomitmen memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Kerja sama Baznas dan Kemenag melalui Program Beasiswa Zakat Indonesia (BZI) bersama 17 LAZ bertujuan meningkatkan kualitas hidup umat lewat pengelolaan zakat yang lebih strategis dan tepat sasaran.

Kemenag Sumbar ungkap potensi zakat mencapai Rp4,3 triliun per tahun, namun baru terkelola Rp475 miliar; Kemenag dorong kolaborasi dan edukasi untuk optimalkan pengelolaan zakat.

Kementerian Sosial menyatakan 45 lokasi siap untuk implementasi program Sekolah Rakyat gratis tahap pertama pada Juli 2025, dengan total 211 lokasi yang diusulkan.

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disnaker membahas isu ketenagakerjaan dan strategi menekan angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,3 persen, termasuk dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata.

Pemerintah Kota Pontianak dan Baznas Kota Pontianak berkolaborasi melalui program 'Teladan Pemimpin Membayar Zakat' untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil antusias mendukung program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan di daerahnya, menawarkan lahan dan gedung untuk pembangunan sekolah tersebut.

Pemda DIY usulkan pemanfaatan sekolah yang kekurangan siswa untuk mendukung Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada sekolah berasrama di tiga lokasi potensial.

Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UKM berkolaborasi untuk memberdayakan warga miskin melalui program graduasi sosial yang memadukan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM.