Program Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan gratis pemerintah, telah menuntaskan proses penerimaan siswa dan seleksi guru di 100 sekolah. Ribuan siswa dari keluarga miskin siap memulai pendidikan tanpa biaya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendukung upaya BPS memperbaiki indikator kesejahteraan, namun mengingatkan akan potensi dampak pada penilaian kinerja pemerintah.

Praktik pengoplosan beras SPHP Bulog dengan kualitas rendah terungkap, mengancam efektivitas program pemerintah dalam menekan kemiskinan dan merugikan masyarakat.

Perum Bulog salurkan 686 ton Beras Bantuan Pangan kepada 34.306 keluarga di OKU Timur. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan menekan harga beras.

BPS umumkan Garis Kemiskinan NTB Maret 2025 capai Rp556.846/kapita/bulan. Angka ini naik signifikan, mengungkap realitas pengeluaran minimum warga.

BPS Jabar mendesak penanganan serius terhadap isu beras oplosan. Praktik ini dinilai memiliki korelasi kuat dengan peningkatan angka kemiskinan, terutama di perkotaan.

Pemerintah Provinsi NTB serius menggarap program penurunan kemiskinan dan stunting di tahun 2025, dengan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target signifikan.

Gubernur Jateng mengajak pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi yang layak sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

DPRK Biak Numfor meminta Pemda membuka bursa tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan memberikan informasi lowongan kerja.

Pemkab Sleman berkolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk UTY dan perusahaan swasta, meluncurkan program Sleman Pintar Plus Plus untuk mengatasi kemiskinan melalui pendidikan dan magang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berdialog dengan pilar sosial di Probolinggo, Jawa Timur, untuk memperkuat sinergi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Sosial memastikan pemerintah sedang memfinalisasi program rumah layak huni bagi warga miskin dan sangat miskin, selaras dengan misi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan kesiapan 65 titik di Indonesia untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan gratis.

Dinas Sosial Bantul mengusulkan 323 calon siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti program Sekolah Rakyat SMA Kemensos, namun kuota akhir ditentukan oleh pemerintah pusat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di Kalimantan Timur.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar memperbaiki 1.670 rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga November 2025 dengan anggaran Rp20 juta per unit, sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan stunting.

Wakil Menteri Sosial mengajak kampus bermitra kritis untuk mengubah kebijakan bansos menjadi program pemberdayaan sosial guna percepat pengentasan kemiskinan.

Meskipun IPM Kalbar meningkat, BEM Kalbar soroti ketimpangan pembangunan yang masih signifikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terutama di daerah pedalaman.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, luncurkan program Gema Membangun Desa untuk percepatan peningkatan IPM Kalbar yang masih rendah, dengan fokus pada pembangunan dari desa menuju kota.