Kemendagri Percepat Reformasi Birokrasi 2025: Sinergi Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Jadi Kunci
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) dan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Kolaborasi strategis kedua unit ini diwujudkan dalam kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic di Jakarta pada Kamis (8/5).
Kegiatan ini menjawab pertanyaan apa yang dilakukan, yaitu percepatan Reformasi Birokrasi; siapa yang terlibat, yaitu Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala Kemendagri; di mana kegiatan berlangsung, yaitu di Gedung H Kemendagri, Jakarta; kapan kegiatan dilaksanakan, yaitu pada 8 Mei 2024; mengapa kolaborasi penting, yaitu untuk memperkuat komitmen RB 2025; dan bagaimana kolaborasi dilakukan, yaitu melalui asistensi dan coaching clinic.
Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit. "Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik. Kami tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil," jelas Rizza.
Peningkatan Digitalisasi dan Peran Satpol PP
Salah satu keberhasilan Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui aplikasi SRIKANDI. Implementasinya berjalan konsisten dan sistematis. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berperan penting dalam program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Rizza juga memberikan arahan terkait inventarisasi kegiatan reformasi birokrasi. Ia meminta masing-masing direktorat untuk menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, agar tidak terpaku pada hal-hal teknis dan tidak mengurangi peran penting Ditjen Bina Adwil.
Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala, Rahmad Hadi, memaparkan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya pemenuhan administrasi, tetapi proses berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Fokus pada Isu Strategis Nasional
Rahmad menjelaskan, "Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi."
Ditjen Bina Adwil berkomitmen melaksanakan seluruh ketentuan dan petunjuk teknis yang ditetapkan Biro Ortala. Kegiatan asistensi dan coaching clinic diikuti perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil, menunjukkan semangat untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah, dan responsif.
Reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional. Dengan sinergi yang kuat antara Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, target Reformasi Birokrasi 2025 diharapkan dapat tercapai.
