Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong SPBE
Ditjen Bina Adwil Kemendagri menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan melalui evaluasi implementasi SPBE dan aplikasi SRIKANDI, serta peningkatan publikasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) gencar mendorong digitalisasi dalam pemerintahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Plh. Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Mey Rany Wahida Utami, dalam sebuah acara evaluasi di Jakarta pada Senin, 20 Januari 2024. Acara tersebut membahas pengelolaan persuratan dan arsip serta penguatan publikasi internal. Pertemuan ini menandai satu tahun implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
Digitalisasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus utama Ditjen Bina Adwil, sesuai arahan Dirjen. Mey Rany Wahida Utami menekankan pentingnya pelaksanaan kedua hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Implementasi SRIKANDI, yang mulai digunakan sejak 15 Januari 2024, menjadi contoh nyata komitmen Ditjen Bina Adwil dalam digitalisasi persuratan elektronik di lingkungan Kemendagri.
Dalam acara tersebut, Mey memberikan apresiasi terhadap tim yang terlibat dalam implementasi SRIKANDI, termasuk Kasubbag TU, konseptor, dan verifikator. Ia juga mengakui adanya tantangan dalam proses perubahan sistem persuratan dan memberikan apresiasi terhadap tim media atas peningkatan publikasi hingga 200 persen. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesalahan berulang dalam proses persuratan hingga pentingnya ketelitian dan penggunaan EYD yang benar.
Evaluasi juga menyoroti perlunya monitoring berkala, verifikasi yang teliti, serta kesesuaian substansi dan format surat sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2024. Ditjen Bina Adwil berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini dengan langkah strategis, termasuk mengundang pakar untuk meningkatkan kualitas penulisan persuratan dan pembuatan konten media yang berkualitas. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus berbenah.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, juga turut memberikan sorotan pentingnya peran tim media. Ia menjelaskan bahwa lonjakan pemberitaan hingga 210,75 persen pada tahun 2024 merupakan hasil dari kerja keras tim media dalam mengamplifikasi informasi melalui berbagai kanal. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi komunikasi digital Ditjen Bina Adwil.
Kegiatan evaluasi ini juga merupakan bagian dari upaya Ditjen Bina Adwil dalam mendukung program reformasi birokrasi, khususnya dalam membangun Zona Integritas. Komitmen terhadap SPBE dan transformasi digital ini sejalan dengan arahan Presiden, dan Ditjen Bina Adwil berharap dapat menjadi contoh bagi unit kerja lain di Kemendagri dalam hal transformasi digital.
Acara evaluasi tersebut dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon III di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Dengan demikian, implementasi SPBE dan digitalisasi di Ditjen Bina Adwil diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
