Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)! Seluruh pemerintah daerah telah membebaskan retribusi PBG dan BPHTB, namun implementasi di lapangan masih jadi sorotan.

Pemerintah akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN untuk menyuntik modal Koperasi Desa Merah Putih, memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga.

Kemendagri mendesak Forkopimda rutin melakukan evaluasi kinerja Satgas Ormas terpadu untuk mengatasi gangguan investasi senilai Rp900 triliun dan premanisme.

Pemerintah menunda pelaksanaan Retret Sekretaris Daerah nasional hingga proses mutasi rampung. Apa tujuan di balik penundaan ini dan kapan acara akan digelar?

Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Serang di 50 desa tertunda karena menunggu Peraturan Pemerintah (PP) baru. Kapan kepastiannya?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi rujukan krusial dalam proses revisi UU Pemilu, memicu pertanyaan tentang perubahan apa saja yang akan terjadi.

Perumda Tirta Bangka Tengah berhasil bangkit dari keterpurukan finansial, kini menjadi perusahaan sehat dengan laba Rp391 juta dan skor kinerja yang meningkat signifikan.

Kemendagri dan Pemprov Jatim mendesak Pemkab Sidoarjo segera mengesahkan Perda LPP APBD Sidoarjo 2024 yang sebelumnya ditolak DPRD. Apa dampaknya jika tak segera disahkan?

DPRD Kalsel mencetak rekor sebagai lembaga legislatif tercepat se-Indonesia dalam membahas RAPBD-P 2025. Apa rahasia di balik kecepatan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah mulai menyusun draf RUU Pemilu dengan melibatkan partisipasi publik untuk hasilkan UU berkualitas.

Kemendagri meluncurkan Kepmen Nomor 300.2.2 Tahun 2025 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, guna memperbarui data dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pemkab Barito Utara rapat koordinasi virtual dengan Kemendagri membahas pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp35-40 miliar, mencari skema pembiayaan bersama Pemprov Kalteng.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melarang ASN PPPK merangkap jabatan sebagai kepala desa karena bertentangan dengan aturan pemerintah dan berpotensi mengganggu kinerja.

Kementerian Hukum dan HAM menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait penertiban ormas yang meresahkan masyarakat, sementara Kemendagri memiliki wewenang untuk ormas tidak berbadan hukum.

DPRD Kabupaten Serang akan menggelar rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih, Ratu Zakiyah dan pasangannya, pada Selasa, 20 Mei 2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belitung membentuk Satgas Anti Premanisme untuk mencegah aksi premanisme dan menjaga ketertiban daerah, merespon arahan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang meningkatkan kerja sama pendidikan dengan Papua Nugini, mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk memperlancar mobilitas mahasiswa internasional.

DPR dan Kemendagri berencana membentuk Badan Regulator BUMD untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengatasi masalah pengelolaan BUMD yang selama ini kurang optimal.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mendukung penuh kolaborasi antar-pemkot dalam Munas APEKSI VII di Surabaya untuk mendorong kemajuan daerah secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Wamendagri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah proaktif dukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis untuk penanggulangan penyakit yang dapat disembuhkan ini.