Kemendagri dan Lemhannas perkuat Wawasan Kebangsaan Partai Politik demi persatuan bangsa. Simak bagaimana upaya ini hadapi tantangan global dan demokrasi!

Dukcapil Jakarta Timur membantah keras kabar kebocoran data server yang beredar di media sosial, menegaskan keamanan data warga terjamin karena sistem terpusat.

Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar gerakan pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Bali. Apa makna di balik pemilihan lokasi ini dan mengapa penting untuk diketahui?

Pemkab Sigi segera menindaklanjuti usulan Kemendagri terkait penetapan kode wilayah Sigi Kota yang krusial untuk operasional pemerintahan. Mengapa ini penting?

Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Bali, merayakan HUT RI ke-80 dan memecahkan rekor MURI. Simak makna di baliknya!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memfasilitasi mediasi perselisihan batas wilayah Kutim dan Bontang di Dusun Sidrap seluas 164 hektare, demi menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya Peran BUMD Perkuat PAD, membuka lapangan kerja, dan menjadi penyangga ekonomi. Apa saja tantangan yang dihadapi BUMD di Indonesia?

Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)! Seluruh pemerintah daerah telah membebaskan retribusi PBG dan BPHTB, namun implementasi di lapangan masih jadi sorotan.

Pemerintah akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN untuk menyuntik modal Koperasi Desa Merah Putih, memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga.

Kemendagri mendesak Forkopimda rutin melakukan evaluasi kinerja Satgas Ormas terpadu untuk mengatasi gangguan investasi senilai Rp900 triliun dan premanisme.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan, MRP, dan DPRP di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan berjalan lancar.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan untuk menunjang pelayanan publik dan mendukung terbentuknya daerah otonomi baru (DOB).

Kunjungan Komisi II DPR RI dan Kemendagri ke Papua Selatan menunjukan komitmen serius pemerintah dalam mengawasi dan mendukung pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kunjungan Komisi II DPR RI dan Kemendagri ke Papua Selatan menunjukan komitmen serius pemerintah pusat dalam mengawasi dan membantu percepatan pembangunan di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kemendagri memberikan apresiasi positif terhadap progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan yang dinilai berjalan mengesankan dan menerapkan prinsip sinergi yang luar biasa.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemprov Sulsel melakukan verifikasi ulang penataan perangkat daerah di Bantaeng, Barru, dan Pinrang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Pemkab Nagan Raya mendata PPPK rangkap jabatan sebagai aparatur desa, sesuai aturan yang melarang rangkap jabatan dan mengharuskan mereka memilih salah satu.

Kemendagri meluncurkan Kepmen Nomor 300.2.2 Tahun 2025 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, guna memperbarui data dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pemkab Barito Utara rapat koordinasi virtual dengan Kemendagri membahas pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 senilai Rp35-40 miliar, mencari skema pembiayaan bersama Pemprov Kalteng.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melarang ASN PPPK merangkap jabatan sebagai kepala desa karena bertentangan dengan aturan pemerintah dan berpotensi mengganggu kinerja.