Pemprov NTB Sinkronkan Data Sektoral Kota dan Kabupaten untuk Program Tepat Sasaran
Pemprov NTB Sinkronkan Data Sektoral Kota dan Kabupaten untuk Program Tepat Sasaran

Pemprov NTB sinkronkan data sektoral kota dan kabupaten demi program tepat sasaran, bangun ekosistem data handal dan berkualitas.

Pemprov Kalteng dan DPD RI Bahas Peninjauan UU Pemda untuk Kemakmuran Rakyat
Pemprov Kalteng dan DPD RI Bahas Peninjauan UU Pemda untuk Kemakmuran Rakyat

Pemprov Kalteng bersama DPD RI membahas peninjauan UU Pemda untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah demi kemakmuran rakyat.

Pemkot Makassar Lakukan Pendataan Ulang Pegawai Non-ASN, Pastikan Tak Ada PHK
Pemkot Makassar Lakukan Pendataan Ulang Pegawai Non-ASN, Pastikan Tak Ada PHK

Pemerintah Kota Makassar melakukan pendataan ulang pegawai non-ASN untuk tertib administrasi sesuai SE BKN, memastikan tidak ada PHK massal.

Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Gubernur Babel Kaji Mutasi Pejabat: Prioritaskan Pemerintahan Bersih dan Profesional
Gubernur Babel Kaji Mutasi Pejabat: Prioritaskan Pemerintahan Bersih dan Profesional

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, tengah mengkaji mutasi pejabat dan kepala OPD untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari pengaruh politik praktis, demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi terhadap tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pemprov Babel Restrukturisasi OPD: Layanan Publik Lebih Efektif?
Pemprov Babel Restrukturisasi OPD: Layanan Publik Lebih Efektif?

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana merestrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mendagri Minta Sekda Rutin Tinjau Ulang Perencanaan Pembangunan Daerah
Mendagri Minta Sekda Rutin Tinjau Ulang Perencanaan Pembangunan Daerah

Mendagri Tito Karnavian meminta Sekda dan Kepala Bappeda rutin meninjau ulang perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan efektivitas anggaran dan terlaksananya program pembangunan.

Menteri PANRB dan Mendagri Jalin Koordinasi Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah
Menteri PANRB dan Mendagri Jalin Koordinasi Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah

Menteri PANRB dan Mendagri membahas penguatan pembinaan reformasi birokrasi daerah untuk percepatan transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.