Pemerintah menegaskan belum akan membuka kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), meski tercatat ada ratusan usulan pemekaran daerah yang menanti hingga 2025.

Peneliti BRIN, Siti Zuhro, menegaskan bahwa model Pilkada tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya bagi demokrasi?

Wamendagri Bima Arya sebut pemerintah gunakan lima landasan penting dalam revisi UU Pemilu, termasuk penguatan sistem presidensial.

Pemprov Kalteng bersama DPD RI membahas peninjauan UU Pemda untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah demi kemakmuran rakyat.

Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, bahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Sulut, termasuk tata ruang, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemprov Sulsel melakukan verifikasi ulang penataan perangkat daerah di Bantaeng, Barru, dan Pinrang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa, kendati moratorium pemerintah pusat menjadi kendala utama.

Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 20 puskesmas yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat beroperasi secara optimal pada akhir tahun 2025 dengan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel.

Kemendagri tekankan peran krusial ADPSI dalam menyelaraskan visi pembangunan nasional di RPJMN 2025-2029 dengan kebutuhan daerah, mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Muaro Bungo di Jambi resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk pemekaran menjadi Kabupaten Muaro Bungo dan Kota Bungo, membuka peluang lahirnya kota baru di Provinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kemendagri atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kinerja tinggi, mengharumkan nama Bali di Hari Otonomi Daerah ke-29.

Wamensesneg sebut usulan Solo menjadi daerah istimewa hanya satu dari sekian banyak usulan penataan daerah yang masuk ke Komisi II DPR RI, dan perlu kajian mendalam.

Setelah 25 tahun reformasi, otonomi daerah di Indonesia masih menjadi medan perjuangan yang kompleks, antara cita-cita pemberdayaan daerah dan kendala birokrasi serta kebijakan pusat.

Wamendagri Bima Arya dukung meritokrasi di pemerintahan NTB, sementara Gubernur Iqbal tunda mutasi pejabat untuk menghindari pelanggaran prosedur dan teguran KASN.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan pelayanan publik berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan skor 3,7, menempatkan HSS di an

Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan otonomi daerah dalam membangun Indonesia menuju visi Emas 2045.

Pemkot Makassar kembali meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) dengan kinerja tinggi, mendorong peningkatan pelayanan publik untuk pembangunan kota.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah daerah untuk berinovasi dan menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menjaga prinsip otonomi daerah dalam revisi UU Pemilu untuk mencapai keseimbangan dan efektivitas pemerintahan.