Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mimika untuk mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, meminta ASN setempat membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik optimal dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-29.

Anggota MPR RI Andar Amin Harahap menekankan pentingnya sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, didukung alokasi sumber daya adil dan kemitraan strategis.

Komisi II DPR mendesak Kemendagri membentuk Direktorat Jenderal khusus untuk mengawasi BUMD dan mengevaluasi formula DBH yang dinilai belum adil bagi daerah penghasil komoditas tertentu.

Komisi II DPR RI berkomitmen mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendorong revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memperjelas peran ganda gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergisitas PT Freeport Indonesia, Pemprov Papua Barat, dan Unipa dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua Barat.

Wakil Bupati Kaimana, Isak Waryensi, menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan kebijakan nasional, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan program Asta Cita Presiden.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari Kemendagri atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kinerja tinggi, mengharumkan nama Bali di Hari Otonomi Daerah ke-29.

Wamensesneg sebut usulan Solo menjadi daerah istimewa hanya satu dari sekian banyak usulan penataan daerah yang masuk ke Komisi II DPR RI, dan perlu kajian mendalam.

Komisi II DPR RI mengingatkan Kemendagri untuk cermat dalam memberikan status daerah istimewa, mengantisipasi potensi kecemburuan antar daerah di Indonesia.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan daerah dan pusat untuk mencapai target nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menekankan pentingnya profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal sebagai wujud nyata otonomi daerah yang efektif dan berpihak pada rakyat.

Pemkot Makassar meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan nilai 3,570, menjadi motivasi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Makassar.

Mendagri Tito Karnavian dan Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan tekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan anggaran yang efektif.

Pemerintah akan mempelajari usulan penetapan Surakarta sebagai daerah istimewa, mempertimbangkan aspek legalitas dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Surakarta meraih penghargaan atas capaian kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024, dengan skor 3,7916 dan mendapat predikat kinerja tinggi.

Bupati Bantul mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Otonomi Daerah ke-29 sebagai momentum memperkuat kolaborasi pusat dan daerah demi kemajuan Indonesia.

Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah berkinerja tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam peringatan HUT Otonomi Daerah 2025, berkat skor 3,7751 pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tak berlaku untuk usulan daerah istimewa, membuka peluang bagi Surakarta yang tengah mengusulkan status tersebut.