Pemkab HSS Raih Penghargaan EPPD Kinerja Tinggi dari Kemendagri
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, meraih penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan skor 3,7, menempatkan HSS di an
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, berhasil meraih prestasi membanggakan dalam ajang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahi Pemkab HSS penghargaan atas kinerja tinggi dengan skor 3,7. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, kepada Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXIX di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4).
Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab HSS, yang didukung penuh oleh Forkopimda dan masyarakat. Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, dalam keterangannya di Kandangan, Sabtu (26/4), menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih. Prestasi ini menempatkan HSS sebagai salah satu dari sepuluh kabupaten terbaik di Indonesia, bersama tiga provinsi dan sepuluh kota lainnya yang juga menerima penghargaan serupa.
Keberhasilan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan komitmen Pemkab HSS dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya Pemkab HSS dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan telah membuahkan hasil yang signifikan dan diakui di tingkat nasional.
Prestasi HSS: Sebuah Motivasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Bagi Bupati H. Syafrudin Noor, penghargaan EPPD ini bukan sekadar sebuah capaian, melainkan sebuah motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di HSS. Beliau berharap prestasi ini dapat memacu seluruh pihak untuk bekerja lebih keras dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Pelayanan prima menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan," ujar Bupati Syafrudin. "Dengan pelayanan berkualitas tinggi, kita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Syafrudin juga menekankan pentingnya menciptakan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Semangat untuk membangun dan menata HSS menjadi pendorong utama dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Beliau mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk terus menjaga komitmen dan dedikasi dalam berinovasi dan memberikan pelayanan prima demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspek yang dinilai meliputi perencanaan pembangunan, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab HSS telah berhasil memenuhi standar kinerja yang ditetapkan oleh Kemendagri.
Rincian Penilaian EPPD dan Fokus Ke Depan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa aspek kunci yang dinilai meliputi:
- Perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur
- Inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat
- Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan
- Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN)
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemkab HSS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Fokus ke depan akan diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Pemkab HSS berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional.
Penghargaan EPPD kinerja tinggi ini merupakan bukti nyata bahwa Pemkab HSS telah berhasil menjalankan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahannya.
