Sulsel Raih Indeks RB Tertinggi se-KTI: Inovasi dan Kolaborasi Jadi Kunci Sukses

Sulawesi Selatan berhasil meraih indeks reformasi birokrasi tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2024 berkat inovasi dan kolaborasi yang dilakukan Pemprov Sulsel.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh indeks reformasi birokrasi (RB) tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada tahun 2024. Nilai indeks RB Sulsel mencapai 81,74, meningkat signifikan dari 74,21 pada tahun 2023. Prestasi ini diraih berkat inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.

Kenaikan indeks RB Sulsel dari kategori BB menjadi kategori A dengan predikat memuaskan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas birokrasi daerah. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan.

Berbagai inovasi yang diimplementasikan oleh Pemprov Sulsel turut berkontribusi besar terhadap peningkatan indeks RB. Inovasi tersebut meliputi digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi serta pelaksanaan sistem merit. Semua upaya ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Inovasi dan Kolaborasi: Pilar Keberhasilan Reformasi Birokrasi Sulsel

Suksesnya Pemprov Sulsel dalam meraih indeks RB tertinggi di KTI tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah dijalankan. Digitalisasi pelayanan publik, misalnya, telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Penguatan SAKIP juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, penerapan zona integritas WBK menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam memberantas korupsi.

Selain inovasi, kolaborasi juga menjadi kunci keberhasilan. Kerja sama yang erat antara Pemprov Sulsel dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, dan ASN telah menciptakan sinergi yang kuat dalam mendorong reformasi birokrasi. Dukungan penuh dari pimpinan daerah juga menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan ini. Komitmen Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam melanjutkan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat sangatlah penting.

Ke depan, Pemprov Sulsel akan fokus pada Program Astacita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah. Transformasi digital akan menjadi pendekatan utama dalam mencapai tujuan tersebut. "Peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional," ujar Bustanul Arifin.

Capaian Signifikan Reformasi Birokrasi Tematik dan General

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Sulsel berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan dampak nyata dari reformasi birokrasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pada Reformasi Birokrasi General, terdapat peningkatan signifikan pada beberapa indikator kunci, antara lain:

• Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91)
• Tingkat Digitalisasi Arsip (84,55)
• Indeks Reformasi Hukum (98,16)
• Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Level 5)
• Indeks SPBE (3,94)
• Arsitektur SPBE (Level 3)

Reformasi birokrasi di Sulsel dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PANRB. Keberhasilan ini membuktikan bahwa komitmen dan kerja keras yang konsisten akan menghasilkan perubahan yang signifikan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan capaian indeks RB tertinggi di KTI, Pemprov Sulsel telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.