Pj Gubernur Sulsel Dorong Peningkatan Nilai SAKIP Menuju A
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mendorong peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Sulsel dari B menjadi A pada tahun 2025 melalui peningkatan kinerja ASN dan Non ASN.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menetapkan target peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, nilai SAKIP berada di peringkat B, dan targetnya adalah mencapai peringkat A pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja di Makassar, Jumat lalu.
Salah satu kunci keberhasilan peningkatan nilai SAKIP ini terletak pada peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan kinerja ini diharapkan dapat mendorong pencapaian target yang telah ditetapkan.
Penandatanganan perjanjian kinerja antara Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dengan kepala perangkat daerah merupakan langkah strategis dalam upaya mencapai target tersebut. Perjanjian ini menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulsel.
Fadjry Djufry menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rapat evaluasi dan monitoring kinerja. Dalam rapat tersebut, capaian kinerja setiap instansi dipantau secara ketat. Sejak awal, Pemprov Sulsel telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pencapaian target SAKIP.
Lebih lanjut, Pj Gubernur mengungkapkan optimismenya terkait peningkatan nilai SAKIP di tahun ini. Ia menekankan bahwa setiap OPD telah memiliki target kinerja masing-masing yang akan berkontribusi pada peningkatan nilai SAKIP secara keseluruhan.
Kerja sama antar OPD sangat krusial untuk mencapai target tersebut. Dengan target yang jelas dan kerja sama yang solid, diharapkan nilai SAKIP Pemprov Sulsel dapat meningkat dari B menjadi A. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak terkait.
Keberhasilan peningkatan nilai SAKIP akan berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Sistem SAKIP yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga pelayanan publik dapat lebih optimal.
