Pemprov Kalsel Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN Lewat Penguatan SAKIP
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memperkuat akuntabilitas kinerja ASN dan meningkatkan pelayanan publik.
Banjarmasin, 24 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 28 Februari 2025 ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Tina Purnamawati, menjelaskan bahwa pelatihan SAKIP ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan perhatian terhadap upaya bersama untuk berbenah membangun budaya kinerja yang baik," ujar Tina dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin (24/2).
Penguatan SAKIP diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja ASN dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan pelayanan publik akan semakin efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemprov Kalsel dalam membangun daerah.
Penguatan SAKIP untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Tina Purnamawati lebih lanjut menjelaskan bahwa SAKIP yang disusun dan dikelola oleh masing-masing SKPD harus selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kinerja setiap SKPD berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Setiap SKPD, tegas Tina, wajib memiliki standar dan indikator kinerja yang jelas. Indikator ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi, misi, dan program prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja setiap SKPD dapat diukur dan dievaluasi secara objektif dan transparan.
Standarisasi dan indikator kinerja yang jelas ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang tepat dan efektif.
Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Implementasi SAKIP di SKPD Kalsel
Pelatihan SAKIP ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para ASN dalam mengelola dan memanfaatkan sistem SAKIP secara efektif. Para peserta pelatihan akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, prinsip, dan mekanisme SAKIP, serta bagaimana menerapkannya dalam konteks kerja masing-masing SKPD.
Dengan demikian, diharapkan setiap SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel mampu menyusun dan mengelola SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa kinerja setiap SKPD dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala, sehingga dapat terus ditingkatkan.
Ke depan, Pemprov Kalsel akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP, termasuk melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa SAKIP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kalimantan Selatan.
Dengan adanya penguatan SAKIP, diharapkan Pemprov Kalsel dapat mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Komitmen Pemprov Kalsel dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN ini patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
