Sekda Sulsel Paparkan Capaian APBD dan LKPJ Gubernur 2024: Perekonomian Tumbuh, IPM Meningkat

Sekretaris Daerah Sulsel memaparkan realisasi APBD dan LKPJ Gubernur 2024 yang menunjukkan capaian positif di berbagai sektor, termasuk peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan ekstrem.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman, baru-baru ini memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel. Pemaparan yang disampaikan pada Selasa lalu ini memberikan gambaran umum capaian pembangunan di Sulsel selama tahun anggaran 2024.

Laporan yang disampaikan merupakan data belum diaudit (unaudited) dan mencakup keseluruhan capaian tahun anggaran 2024 di bawah kepemimpinan dua Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel sebelumnya. Paparan tersebut menyoroti berbagai indikator keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jufri Rahman menekankan sejumlah capaian positif yang signifikan. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintahan dalam berbagai aspek pembangunan di Sulawesi Selatan.

Capaian Positif di Berbagai Sektor

Salah satu capaian yang diunggulkan adalah penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem. "Saya sampaikan beberapa capaian positif indikator perekonomian Sulsel di masa kepemimpinan kami. Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem dari 1,56 persen pada tahun 2019 menjadi 1,01 persen pada tahun 2023," jelas Jufri Rahman. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.

Selain itu, pemulihan pendapatan per kapita pasca-COVID-19 juga menjadi sorotan. Pendapatan per kapita berhasil mencapai Rp69,70 juta pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan daya tahan ekonomi Sulsel dalam menghadapi pandemi dan upaya pemulihan ekonomi yang efektif.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tercatat signifikan, meningkat dari 71,66 pada tahun 2019 menjadi 74,60 pada tahun 2023. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka nasional. Peningkatan IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulsel dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Tidak hanya itu, penurunan tingkat pengangguran terbuka juga menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 4,33 persen pada tahun 2023, lebih rendah dari angka nasional sebesar 5,45 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Infrastruktur dan Birokrasi

Di sektor infrastruktur, terdapat peningkatan kemantapan jalan dari 62,52 persen pada tahun 2019 menjadi 75,37 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan infrastruktur jalan yang signifikan dan menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Peningkatan Indeks Lingkungan Hidup (ILH) juga terlihat, mencapai 74,30 pada tahun 2023, lebih tinggi dari angka nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Sulsel.

Reformasi birokrasi juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari kategori B dengan skor 61,24 pada tahun 2019 menjadi kategori BB dengan skor 74,21 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, yang insya Allah akan menjadi motivasi dan modal dasar optimisme kita dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan," ujar Jufri Rahman.

Realisasi APBD

Realisasi pendapatan daerah Sulsel hingga akhir tahun anggaran 2024 mencapai Rp9,99 triliun lebih atau 98,33 persen dari target yang ditetapkan pada APBD 2024 sebesar Rp10,1 triliun lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi Belanja Daerah hingga akhir tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp9,8 triliun. Realisasi belanja ini mencakup berbagai program pembangunan di berbagai sektor.

Program pembangunan yang dilaksanakan mencakup urusan pemerintahan wajib dasar, urusan wajib non-dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan pengawasan, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dialokasikan anggaran sebesar Rp5,2 triliun lebih, dengan realisasi Rp5,0 triliun lebih atau 97,56 persen. Cakupan urusan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Secara keseluruhan, laporan realisasi APBD dan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024 menunjukkan capaian positif di berbagai sektor. Capaian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang.