Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025
Kemenkumham Sulteng berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2025 melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) gencar berupaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas pada Jumat lalu di Palu.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas. Ia merupakan langkah krusial untuk mengukur kinerja, transparansi, dan akuntabilitas Kemenkumham dalam menjalankan tugasnya. Perjanjian ini menjadi landasan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Acara penandatanganan tersebut merupakan wujud nyata komitmen Kemenkumham Sulteng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini juga selaras dengan upaya nasional dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan pelayanan publik di Kemenkumham Sulteng akan lebih baik dan transparan.
Renaldy juga menegaskan pentingnya inovasi pelayanan, peningkatan profesionalisme pegawai, dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Ia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ZI bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh jajaran.
Kolaborasi, dedikasi, dan inovasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Integritas, menurut Renaldy, harus menjadi budaya kerja yang tertanam kuat di setiap aspek pelayanan publik di Kemenkumham Sulteng. Oleh karena itu, seluruh pegawai didorong untuk menjaga komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Lebih lanjut, Renaldy berharap upaya ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi amal baik bagi seluruh pihak yang terlibat. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Kemenkumham Sulteng dalam mewujudkan visi WBK dan WBBM. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin optimal dan masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung.
Melalui komitmen dan kerja keras bersama, Kemenkumham Sulteng optimis dapat mencapai target WBK dan WBBM di tahun 2025. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi. Upaya ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya.
