Kemenkumham: Pencanangan Zona Integritas Wujudkan Birokrasi Bersih
Wakil Menteri PANRB mengapresiasi komitmen Kemenkumham dalam pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sebuah langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pencanangan Zona Integritas (ZI). Pencanangan ZI ini bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini diumumkan pada tanggal 31 Januari di Jakarta, menandai komitmen serius Kemenkumham dalam reformasi birokrasi.
Wamen PANRB menekankan bahwa pencanangan ZI merupakan langkah penting dan berkelanjutan dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Inisiatif Kemenkumham ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian PANRB sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
Sebelum restrukturisasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di Kemenkumham telah berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2023. Prestasi ini menjadi modal berharga bagi Kemenkumham untuk melanjutkan pembangunan ZI di seluruh unit kerjanya. Lebih lanjut, sebelum restrukturisasi, sebanyak 320 unit kerja di lingkungan Kemenkumham telah meraih predikat WBK dan 27 unit meraih predikat WBBM dalam kurun waktu 2014 hingga 2024.
Capaian tersebut, menurut Wamen PANRB, menunjukkan komitmen kuat Kemenkumham dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kemenkumham juga diminta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian mandiri yang merupakan hasil kolaborasi Tim Penilaian Internal Kemenkumham (sebelum restrukturisasi) dengan Kementerian PANRB.
Purwadi berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik prima. Ia juga berharap komitmen ini memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan menginspirasi instansi lain dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan profesional.
Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, juga menyampaikan pesan kepada jajarannya untuk senantiasa memperkuat integritas dalam menjalankan tugas. Integritas, menurutnya, merupakan tindakan nyata, bukan sekadar penilaian. Meskipun demikian, penilaian tetap penting untuk mengukur kinerja dan memastikan kesesuaian dengan perencanaan. Pencanangan ZI ini diharapkan bukan hanya seremoni, melainkan wujud nyata komitmen Kemenkumham dalam memberikan pelayanan publik yang berintegritas dan berkualitas.
Dengan pencanangan Zona Integritas ini, Kemenkumham menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
