Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025
Kemenkum Kalsel berupaya membangun peran kolektif pegawai dalam penguatan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) terus berupaya meningkatkan peran kolektif seluruh pegawai. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan pembangunan zona integritas (ZI) untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam setiap layanan yang diberikan oleh seluruh pegawai. Menurutnya, hal ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan WBK.
Selain itu, Nuryanti juga mengingatkan agar seluruh jajaran dapat menjaga kualitas data dukung yang telah disiapkan. Data tersebut menjadi bagian penting dari komitmen dalam proses pembangunan ZI menuju WBK.
Penguatan Pembangunan Zona Integritas
Ketua Pembangunan ZI, Anton Edward Wardhana, menjelaskan bahwa proses pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel masih terus berjalan. Saat ini, proses tersebut telah melalui tahap penilaian oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal.
Hasil penilaian tersebut tengah dibawa ke panel evaluasi untuk ditindaklanjuti. Anton berharap seluruh pegawai dapat terus memberikan yang terbaik dalam setiap tahapan pembangunan ZI.
"Pembangunan ZI ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Anton.
Jaga Nama Baik Kementerian
Wakil Ketua Tim Pembangunan ZI, Meidy Firmansyah, mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga nama baik Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Ajakan ini berlaku baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.
Meidy juga menekankan pentingnya semangat dan konsistensi seluruh pegawai dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Menurutnya, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Mari kita jaga nama baik institusi kita. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkumham akan semakin meningkat," kata Meidy.
Evaluasi Kinerja Pegawai
Seluruh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan ZI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memantau sekaligus melaporkan kinerja pegawai. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.
Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai dapat terus meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan WBK.
Kemenkumham Kalsel berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan evaluasi terhadap seluruh aspek pembangunan ZI. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi.
Melalui upaya kolektif dan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai, Kemenkumham Kalsel optimis dapat meraih predikat WBK pada tahun 2025. Predikat ini akan menjadi bukti nyata dari komitmen Kemenkumham dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
