Kemenkumham Kalsel telah melakukan harmonisasi Raperbup HST tentang manajemen persampahan dan rumah singgah untuk memastikan peraturan tersebut berkualitas dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemenkumham dan Kemenham Kalimantan Selatan sepakat sinergi dalam pengelolaan aset negara untuk optimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pasca pemekaran Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel manfaatkan momen Ramadhan dengan membagikan takjil gratis sembari mensosialisasikan layanan hukum kepada masyarakat.

Kemenkumham Kalsel melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris perkuat pengawasan untuk menegakkan aturan profesi kenotariatan, menjaga profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kemenkum Kalsel menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan yang berbasis kepastian hukum, guna mewujudkan visi 'Kalsel Bekerja' di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.

Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, memberikan penguatan kepada pegawai alih daya, menekankan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama Ramadhan.

Kemenkum Kalsel berkoordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham RI untuk mengoptimalkan layanan penegasan status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri sesuai Permenkumham Nomor 6 Tahun 2025.

Kemenkumham Kalsel memastikan regulasi pemekaran Desa Semangat Dalam di Barito Kuala selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.