Kemenkum Kalsel berupaya membangun peran kolektif pegawai dalam penguatan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025.

Kemenkum Kalsel berupaya optimalkan bantuan hukum bagi warga miskin di Tanah Laut melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Tim Penilai Itjen merekomendasikan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025 setelah melalui evaluasi dan tinjauan lapangan.

Kemenkumham Kalsel mengunjungi Desa Tirawan, Kotabaru, untuk mendukung permohonan indikasi geografis (IG) gula aren lokal, berharap menjadi produk IG pertama Kotabaru.

Kemenkumham Kalsel telah melakukan harmonisasi Raperbup HST tentang manajemen persampahan dan rumah singgah untuk memastikan peraturan tersebut berkualitas dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kemenkumham dan Kemenham Kalimantan Selatan sepakat sinergi dalam pengelolaan aset negara untuk optimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pasca pemekaran Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel manfaatkan momen Ramadhan dengan membagikan takjil gratis sembari mensosialisasikan layanan hukum kepada masyarakat.

Kemenkumham Kalsel melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris perkuat pengawasan untuk menegakkan aturan profesi kenotariatan, menjaga profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat.

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kemenkum Kalsel menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan yang berbasis kepastian hukum, guna mewujudkan visi 'Kalsel Bekerja' di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin.