Gubernur Bali Wayan Koster meminta organisasi advokat mendukung program 'satu desa satu advokat' untuk 636 desa, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PN Poso meneken kesepakatan penting terkait pelaksanaan sidang di tempat, upaya mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Fakultas Hukum Unej menjadi tuan rumah Kursus Internasional Akses Keadilan, menarik 36 peserta dari 12 negara untuk membahas isu keadilan global dan lokal. Apa saja yang dibahas?

Kemenkum Sumsel menargetkan pembentukan 1.500 pos bantuan hukum (posbankum) di 17 kabupaten dan kota hingga akhir tahun 2025.

Kemenkum Kalsel berupaya optimalkan bantuan hukum bagi warga miskin di Tanah Laut melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Kejaksaan Tinggi NTT meluncurkan Klinik Hukum, layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat untuk akses keadilan yang lebih inklusif, meliputi konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung membentuk 30 pos bantuan hukum di berbagai desa dan kelurahan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan.

33 anggota kelompok sadar hukum (Kadarkum) di Bangka Belitung mengikuti pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Tahap II untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

Sebanyak 33 peserta dari Bangka Belitung mendaftar Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II yang digelar BPHN Kemenkumham, dengan target nasional 7.000 peserta.

Gubernur Sulawesi Tengah berhasil melobi Ketua Mahkamah Agung untuk membentuk Pengadilan Negeri di Morowali, demi mempermudah akses keadilan bagi masyarakat setempat.

Kemenkumham Sumsel memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa dan kelurahan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkumham Riau berupaya meningkatkan kapasitas paralegal melalui pelatihan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kemenkumham Sulteng latih 49 paralegal untuk memperluas akses keadilan di masyarakat dan selesaikan masalah hukum ringan di tingkat desa serta kelurahan.

Kemenkum Babel berkolaborasi dengan BPHN meningkatkan kompetensi 58 paralegal dari kelompok Kadarkum di Kepulauan Babel untuk pemerataan akses keadilan.

Kemenkumham Sulbar berkolaborasi dengan LBH Citra Justicia dan LBH Keadilan Sulbar melatih 25 anggota Kadarkum sebagai paralegal untuk memperluas akses keadilan di Sulawesi Barat, khususnya di daerah 3T.

Sebanyak 47 delegasi Kemenkum Kalsel mengikuti pelatihan paralegal nasional selama tiga hari untuk meningkatkan akses keadilan masyarakat, khususnya di daerah terpencil Kalimantan Selatan.

Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor NTB resmi diluncurkan, memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dan berkomitmen pada keadilan tanpa pandang bulu.

Kemenkumham Sumsel mendorong kades dan lurah untuk menjadi juru damai dan berpartisipasi dalam Paralegal Justice Award 2025 guna meningkatkan akses keadilan di masyarakat.

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Sebanyak 13 organisasi bantuan hukum (OBH) di Sulawesi Utara memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, meliputi bantuan litigasi dan nonlitigasi, dengan persyaratan tertentu termasuk keterangan miskin dari pemerintah setempat.