Tahukah Anda? Kemenkum Babel Perluas Posbankum, Layanan Hukum Cepat dan Gratis Kini Lebih Dekat!
Kanwil Kemenkum Babel gencar memperluas Posbankum, memastikan akses layanan hukum cepat, tepat, dan tanpa biaya bagi masyarakat hingga pelosok desa. Simak dampaknya!
Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara proaktif memperbanyak pos bantuan hukum (Posbankum). Langkah ini diambil guna memudahkan masyarakat di desa dan kelurahan memperoleh layanan hukum secara cepat, tepat, dan tanpa biaya. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Johan Manurung, menegaskan pentingnya pemerataan akses bantuan hukum sebagai wujud nyata. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Kehadiran Posbankum diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses hukum, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Manurung menambahkan bahwa kehadiran Posbankum merupakan bagian dari implementasi konsep access to justice. Konsep ini memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memahami hak-hak mereka serta mendapatkan pendampingan hukum yang diperlukan tanpa terbebani biaya.
Perluasan Akses dan Target Ambisius Kemenkum Babel
Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh memperbanyak pos bantuan hukum (Posbankum) di seluruh wilayahnya. Langkah strategis ini bertujuan memudahkan masyarakat di desa dan kelurahan. Mereka akan memperoleh layanan hukum secara cepat, tepat, dan tanpa biaya.
Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Johan Manurung, menyatakan target ambisius. Pada tahun ini, pihaknya menargetkan minimal satu Posbankum di setiap kecamatan se-Kepulauan Babel. Inisiatif ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat secara merata.
Manurung juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses bantuan hukum. Ini merupakan wujud nyata dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 menjamin kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali, menjadikannya prioritas utama.
Kehadiran Posbankum, menurut Manurung, menjadi bagian integral dari implementasi konsep access to justice. Konsep ini memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Ini juga mendukung penyelesaian masalah hukum secara efektif dan efisien.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Manfaat Nyata Posbankum
Penjabat Sekda Bangka, Thony Marza, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kemenkum Babel. Kehadiran langsung Kakanwil Kemenkum Babel di Desa Deniang menunjukkan dukungan konkret. Ini terhadap program bantuan hukum yang menyasar tingkat desa dan kelurahan.
Marza mengungkapkan capaian signifikan di Kabupaten Bangka. Kini, daerah tersebut telah memiliki 11 desa yang membentuk Posbankum. Angka ini meningkat pesat dari sebelumnya hanya 3 desa. Ini adalah capaian penting dalam memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat luas.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Kerja BPHN. Mereka telah memberikan materi teknis mengenai pembentukan dan pengelolaan Posbankum. Hal ini mempercepat proses pembentukan Posbankum di Desa Deniang, memastikan kesiapan operasional.
Marza menilai Posbankum sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, Posbankum juga membantu penyelesaian masalah hukum secara efisien dan bebas biaya, memberikan solusi nyata bagi kebutuhan hukum masyarakat.
