Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan hibah Rp7 miliar untuk renovasi gedung Pengadilan Negeri Pelaihari guna meningkatkan kenyamanan layanan hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham NTT meluncurkan layanan informasi hukum gratis bernama 'JAGUNG BOSE' untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi hukum, termasuk konsultasi dan pengaduan.

Kemenkumham Sulteng mencatat 102 orang memanfaatkan layanan konsultasi dan 18 orang mendaftarkan merek melalui Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (MIPC) selama Semarak Sulteng Nambaso 2025.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Babel bersinergi awasi 101 notaris, dorong peningkatan layanan hukum dan integritas.

Kemenkumham luncurkan gerai layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Jakarta, permudah akses dan efisiensi layanan hukum bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar memberikan dukungan penuh terhadap sosialisasi aplikasi e-Berpadu PN Makassar untuk mempercepat layanan hukum dan mengurangi praktik percaloan.

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang berkolaborasi dalam inovasi layanan hukum berbasis QR Code untuk warga binaan, meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel manfaatkan momen Ramadhan dengan membagikan takjil gratis sembari mensosialisasikan layanan hukum kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kemenkumham Sulawesi Tengah berkolaborasi untuk meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, melalui optimalisasi Posbakum dan program Peacemaker Justice Award 2025.