Tahukah Anda? Akses Keadilan Merata dengan Layanan Bantuan Hukum Gratis Mojokerto di Setiap Kelurahan
Pemerintah Kota Mojokerto meluncurkan layanan bantuan hukum gratis di setiap kelurahan, memastikan akses keadilan merata bagi seluruh warganya. Bagaimana program ini bekerja?
Pemerintah Kota Mojokerto secara resmi meluncurkan sebuah inisiatif penting berupa layanan bantuan hukum gratis bagi warganya. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan. Layanan ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang merata.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, atau akrab disapa Ning Ita, menjelaskan bahwa layanan ini akan tersedia di seluruh kelurahan. Tujuannya adalah memastikan setiap warga dapat memperoleh pendampingan hukum. Hal ini dilakukan tanpa harus terbebani oleh biaya.
Peluncuran program ini bertepatan dengan Sosialisasi Penyuluhan Hukum di Kelurahan Balongsari pada Rabu (06/8). Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum.
Memperluas Akses Keadilan dan Perlindungan Hukum
Program layanan bantuan hukum gratis ini merupakan langkah konkret Pemkot Mojokerto. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap warga yang menghadapi persoalan hukum. Setiap individu berhak memperoleh konsultasi dan pendampingan tanpa biaya.
Ning Ita menegaskan bahwa ketersediaan layanan ini di 18 kelurahan adalah prioritas. Ini akan memudahkan warga menjangkau bantuan hukum. Tujuannya agar tidak ada lagi hambatan finansial dalam mencari keadilan.
Inisiatif ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan hukum di masyarakat. Dengan adanya pendampingan, warga diharapkan dapat lebih memahami hak-hak mereka. Ini akan memperkuat posisi mereka di mata hukum.
Lebih dari Sekadar Bantuan: Peningkatan Wawasan Hukum Masyarakat
Wali Kota Mojokerto menekankan bahwa layanan ini bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hukum semata. Ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Warga dapat menambah wawasan hukum mereka secara cuma-cuma.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan hukum, masyarakat diharapkan mampu menghindari potensi permasalahan sejak dini. Konsultasi yang diberikan dapat menjadi bekal penting. Hal ini untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan koridor hukum.
Program ini mendorong partisipasi aktif warga dalam memahami sistem hukum. Ini menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Pada akhirnya, diharapkan tidak ada warga yang sampai berurusan dengan hukum.
Komitmen Jangka Panjang untuk Keadilan Merata
Peluncuran layanan bantuan hukum gratis ini mencerminkan komitmen jangka panjang Pemerintah Kota Mojokerto. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya pembangunan kota yang inklusif.
Ning Ita berharap program ini dapat menjadi solusi nyata bagi warga. Terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses pendampingan hukum. Kehadiran layanan di setiap kelurahan akan mempermudah jangkauan.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan masalah individu. Ini juga membangun fondasi masyarakat yang lebih kuat. Masyarakat yang memiliki akses setara terhadap sistem hukum.
