Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota
Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota

Kemenkumham Sulawesi Utara gencar mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh kabupaten/kota untuk perluasan akses keadilan.

#planetantara
Kemenkum Malut Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin
Kemenkum Malut Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin

Kemenkum Maluku Utara menjalin kerjasama dengan 13 OBH untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, demi implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

#planetantara
Polres Pasaman Barat dan LBH Bintang Alam Batuah Jalin Kerja Sama Hukum
Polres Pasaman Barat dan LBH Bintang Alam Batuah Jalin Kerja Sama Hukum

Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat, resmi bekerja sama dengan LBH Bintang Alam Batuah untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum bagi warga tidak mampu, mencakup tertib berlalu lintas, bahaya narkoba, kenakalan remaja, dan pendampingan tersangka

#planetantara
Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH
Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH

Pemerintah Kabupaten Mukomuko meningkatkan kerjasama dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana dan perdata, dengan alokasi dana yang bertambah di tahun 2025.

konten ai
LBH GP Ansor NTB: Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat NTB
LBH GP Ansor NTB: Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat NTB

Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor NTB resmi diluncurkan, memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dan berkomitmen pada keadilan tanpa pandang bulu.

konten ai
Pemkab Mukomuko Tingkatkan Bantuan Hukum Warga Miskin
Pemkab Mukomuko Tingkatkan Bantuan Hukum Warga Miskin

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menambah alokasi program bantuan hukum bagi warga miskin yang membutuhkan pendampingan hukum dalam perkara pidana dan perdata, dari tiga menjadi empat perkara pada tahun ini.

Sumber Antara
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Sumber Antara
13 OBH di Sulut Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin
13 OBH di Sulut Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin

Sebanyak 13 organisasi bantuan hukum (OBH) di Sulawesi Utara memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, meliputi bantuan litigasi dan nonlitigasi, dengan persyaratan tertentu termasuk keterangan miskin dari pemerintah setempat.

Sumber Antara
Kemenkumham Sumsel Pertahankan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin
Kemenkumham Sumsel Pertahankan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

Kemenkumham Sumsel memastikan program bantuan hukum gratis bagi warga miskin di 17 kabupaten/kota tetap berlanjut di 2025, selaras dengan amanat UU dan komitmen pemerintah untuk keadilan hukum.

#BantuanHukum
Pemkot Yogyakarta Perluas Akses Bantuan Hukum Gratis Lewat 24 LBH/OBH
Pemkot Yogyakarta Perluas Akses Bantuan Hukum Gratis Lewat 24 LBH/OBH

Pemkot Yogyakarta meningkatkan layanan bantuan hukum gratis pada 2025 dengan melibatkan 24 LBH/OBH untuk memastikan akses keadilan merata dan menyelenggarakan sosialisasi di seluruh kelurahan.

LBH
Kejari Bireuen Hadirkan Klinik Konsultasi Hukum Gratis
Kejari Bireuen Hadirkan Klinik Konsultasi Hukum Gratis

Kejaksaan Negeri Bireuen luncurkan klinik konsultasi hukum gratis untuk masyarakat, membantu berbagai permasalahan hukum seperti pengelolaan dana desa dan masalah pertanahan, guna meningkatkan pelayanan dan transparansi.

Aceh