Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Kalsel Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Tala Lewat Raperda
Kemenkum Kalsel Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Tala Lewat Raperda

Kemenkum Kalsel berupaya optimalkan bantuan hukum bagi warga miskin di Tanah Laut melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Pemkab Aceh Barat Sediakan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin
Pemkab Aceh Barat Sediakan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menyediakan bantuan hukum gratis bagi warga miskin yang bermasalah dengan hukum, bekerja sama dengan beberapa lembaga bantuan hukum.

Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota
Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota

Kemenkumham Sulawesi Utara gencar mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh kabupaten/kota untuk perluasan akses keadilan.

Pemkab Mukomuko Tanggung Biaya Visum 15 Anak Korban Kekerasan
Pemkab Mukomuko Tanggung Biaya Visum 15 Anak Korban Kekerasan

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menanggung biaya visum 15 anak korban kekerasan fisik dan seksual pada tahun ini, meskipun anggaran lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.

Kemenkum Malut Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin
Kemenkum Malut Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin

Kemenkum Maluku Utara menjalin kerjasama dengan 13 OBH untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, demi implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemkab Mukomuko Dampingi Korban KDRT dan Kekerasan Seksual
Pemkab Mukomuko Dampingi Korban KDRT dan Kekerasan Seksual

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan pendampingan hukum dan konseling kepada tiga korban KDRT dan empat anak korban kekerasan seksual serta penelantaran di Bengkulu.

Pemkab Banggai dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Akses Layanan Hukum
Pemkab Banggai dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Akses Layanan Hukum

Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kemenkumham Sulawesi Tengah berkolaborasi untuk meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, melalui optimalisasi Posbakum dan program Peacemaker Justice Award 2025.

Kanwil Kemenkum Malut Percepat Akses Hukum Masyarakat dengan Posbankum di Desa
Kanwil Kemenkum Malut Percepat Akses Hukum Masyarakat dengan Posbankum di Desa

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH
Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH

Pemerintah Kabupaten Mukomuko meningkatkan kerjasama dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana dan perdata, dengan alokasi dana yang bertambah di tahun 2025.

Kemenkumham Sumsel Pertahankan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin
Kemenkumham Sumsel Pertahankan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

Kemenkumham Sumsel memastikan program bantuan hukum gratis bagi warga miskin di 17 kabupaten/kota tetap berlanjut di 2025, selaras dengan amanat UU dan komitmen pemerintah untuk keadilan hukum.

Kejati Papua Barat Dorong Pemda Optimalkan Pelayanan Hak Dasar Warga
Kejati Papua Barat Dorong Pemda Optimalkan Pelayanan Hak Dasar Warga

Kejaksaan Tinggi Papua Barat menginisiasi kerjasama dengan Pemda untuk mengoptimalkan pelayanan hak dasar warga rentan di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, guna mewujudkan keadilan dan pemerataan.