Kejati Papua Barat Dorong Pemda Optimalkan Pelayanan Hak Dasar Warga
Kejaksaan Tinggi Papua Barat menginisiasi kerjasama dengan Pemda untuk mengoptimalkan pelayanan hak dasar warga rentan di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, guna mewujudkan keadilan dan pemerataan.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat berinisiatif mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan pelayanan hak-hak dasar bagi warga rentan. Langkah ini diumumkan pada Kamis, 23 Januari 2024, di Manokwari. Inisiatif ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejari Manokwari dan Pemkab Manokwari.
Kepala Kejati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan hak dasar warga, khususnya di bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ia menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayah hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk berkolaborasi dengan Pemda setempat. Kejari Manokwari menjadi pelopor program yang diberi nama SIKAP HORMAT (Sinkronisasi, Integrasi, dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan untuk Pemenuhan Hak-hak Dasar Orang Rentan, Masyarakat Miskin, dan Anak Telantar).
Program SIKAP HORMAT tidak hanya melibatkan Kejari dan Pemkab Manokwari, tetapi juga Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Manokwari. Kerjasama ini didasari oleh amanat Kejaksaan Agung untuk mendorong kinerja Pemda yang lebih baik, efisien, dan meminimalisir pelanggaran hukum. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, energi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyambut baik inisiatif ini. Ia melihat program ini sebagai kunci untuk memastikan pemerataan dan keadilan dalam pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan. Kerjasama ini juga menandai berakhirnya pendekatan parsial dalam pemerintahan, mengakui keterbatasan Pemda dan pentingnya kolaborasi untuk pelayanan yang optimal.
Landasan hukum program ini adalah Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara. Kejaksaan berperan untuk mendukung implementasi pasal tersebut. Fokus pelayanan difokuskan pada kesehatan, sosial, dan pendidikan, dengan target penurunan angka kemiskinan di Manokwari.
Kepala BPS Manokwari, Melianus Yosef Wamafma, menyatakan kesiapannya mendukung program ini. Pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka kemiskinan dan membangun Kabupaten Manokwari. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Inisiatif Kejati Papua Barat ini merupakan langkah penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga, khususnya kelompok rentan. Kerjasama antar lembaga pemerintah diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.