Pemprov Sulteng dan Ditjenpas Perkuat Sinergi, Tingkatkan Pelayanan Pemasyarakatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ditjenpas Sulteng jalin kerjasama untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan, termasuk program ketahanan pangan dan fasilitas kesehatan di lapas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah resmi memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Kolaborasi ini diresmikan dalam sebuah pertemuan di Palu pada Sabtu, 15 Maret 2024, antara Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulteng, Bagus Kurniawan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan dan masyarakat.
Bagus Kurniawan menjelaskan proses transisi kelembagaan di lingkungan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia menekankan bahwa pemisahan tugas dan fungsi di masing-masing kantor wilayah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan. "Pemisahan tugas dan fungsi di masing-masing kantor wilayah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat," katanya. Kakanwil Ditjenpas Sulteng juga meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulteng untuk keberhasilan program-program yang tengah dijalankan.
Salah satu program unggulan yang dibahas adalah Program Ketahanan Pangan. Program ini merupakan implementasi dari cita-cita Presiden dan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerjasama dengan Balai Standar Instrumen Pertanian (BSIP) dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulteng telah terjalin untuk mendukung program ini. Saat ini, program tersebut tengah diimplementasikan di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas II A Palu dengan pendampingan dari BSIP. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan dan memberdayakan warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah kembali ke masyarakat.
Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Dukungan Pemprov Sulteng
Selain program ketahanan pangan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai peningkatan fasilitas kesehatan di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulteng. Bagus Kurniawan mengungkapkan kebutuhan akan dukungan Pemprov Sulteng untuk mendapatkan izin akreditasi klinik di lapas, rumah tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Beberapa UPT di Sulteng masih kekurangan dokter dan tenaga medis yang memadai. Oleh karena itu, dukungan Pemprov Sulteng sangat krusial untuk memenuhi hak kesehatan warga binaan.
Gubernur Anwar Hafid memberikan dukungan penuh terhadap program-program Ditjenpas Sulteng. Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dalam meningkatkan pembinaan warga binaan, khususnya dalam program ketahanan pangan. "Kami mendukung penuh upaya yang telah dilakukan Kanwil Ditjenpas Sulteng. Apresiasi yang luar biasa kami berikan atas dedikasi dalam meningkatkan pembinaan bagi warga binaan, terutama dalam program ketahanan pangan," ujarnya. Dukungan ini mencakup bantuan dalam proses perizinan dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.
Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, mandiri, dan sejahtera. Pemprov Sulteng siap membantu setiap langkah yang akan dilakukan bersama Ditjenpas Sulteng. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan di Sulawesi Tengah.
Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam kerjasama ini antara lain:
- Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi warga binaan.
- Pengembangan program ketahanan pangan untuk memberdayakan warga binaan.
- Percepatan proses akreditasi klinik di UPT Pemasyarakatan.
- Peningkatan kualitas pelatihan dan keterampilan bagi warga binaan.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Sulteng dan Ditjenpas Sulteng, diharapkan pelayanan pemasyarakatan di Sulawesi Tengah akan semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi warga binaan dan masyarakat luas. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama antar lembaga pemerintah dapat menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
