Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Baznas memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan paket Ramadhan bagi pegawai non-ASN, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ditjenpas Sulteng jalin kerjasama untuk meningkatkan pelayanan pemasyarakatan, termasuk program ketahanan pangan dan fasilitas kesehatan di lapas.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.

PT PLN UIP Sulawesi dan Pemprov Sulteng berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Sulawesi Tengah, mengatasi tantangan pembebasan lahan dan perizinan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, mengatur ulang kebijakan perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan ASN, dengan mengalokasikan penghematan untuk pendidikan.

Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dengan menunda sementara perjalanan dinas dan kegiatan OPD, kecuali yang bersifat mendesak, sebagai respons atas pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi pengurangan dana transfer daerah (TKD) sebesar Rp257 miliar untuk tahun 2025, berdampak pada anggaran operasional OPD dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.