Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
17 Kasus Konflik Agraria di Sulteng Teridentifikasi, Gubernur Minta Satgas PKA Segera Cari Solusi
17 Kasus Konflik Agraria di Sulteng Teridentifikasi, Gubernur Minta Satgas PKA Segera Cari Solusi

Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng telah mengidentifikasi 17 kasus konflik agraria dalam dua bulan pembentukannya, mendorong Gubernur Anwar Hafid untuk meminta solusi adil dan berkelanjutan.

Mencari Solusi Reforma Agraria: 5.873 Hektare Lahan Eks HGU PTPN II di Sumut Diperdebatkan
Mencari Solusi Reforma Agraria: 5.873 Hektare Lahan Eks HGU PTPN II di Sumut Diperdebatkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Sumut Bobby Nasution bahas solusi reforma agraria untuk 5.873 hektare lahan eks HGU PTPN II di Sumut, memastikan keadilan dan pemerataan.

Dishut Sulteng: Dokumen Pengelolaan Tahura, Kunci Kelola Hutan Berkelanjutan
Dishut Sulteng: Dokumen Pengelolaan Tahura, Kunci Kelola Hutan Berkelanjutan

Dinas Kehutanan Sulteng sebut penyusunan dokumen rencana pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) sangat penting untuk memastikan pengelolaan yang terarah, adil, dan berkelanjutan, serta mengatasi berbagai tantangan seperti konflik lahan dan degradasi ekosis

BPN Muna Barat Dorong Masyarakat Urus Sertifikat Tanah: Cegah Konflik Lahan!
BPN Muna Barat Dorong Masyarakat Urus Sertifikat Tanah: Cegah Konflik Lahan!

BPN Muna Barat gencar mendorong masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah guna menghindari konflik lahan di masa mendatang, dengan memberikan kemudahan proses pemecahan sertifikat.

Dorong Reforma Agraria, Menteri ATR Tekankan Proaktif Pemda Sulteng
Dorong Reforma Agraria, Menteri ATR Tekankan Proaktif Pemda Sulteng

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah proaktif dalam reforma agraria untuk optimalisasi tata kelola agraria dan memastikan pemenuhan hak tanah masyarakat.

Menteri ATR Ajak Pemda Sulteng Kolaborasi Atasi Permasalahan Pertanahan
Menteri ATR Ajak Pemda Sulteng Kolaborasi Atasi Permasalahan Pertanahan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah Sulawesi Tengah berkolaborasi dalam penataan sistem pertanahan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Pemkab Mahulu Bentuk Tim Khusus Atasi Sengketa Lahan Sawit 52 Hektare
Pemkab Mahulu Bentuk Tim Khusus Atasi Sengketa Lahan Sawit 52 Hektare

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan sawit seluas 52 hektare antara warga tiga kampung dengan PT Setia Agro Abadi.

Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi
Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi

DPRD Mahakam Ulu mengunjungi BPN Kaltim untuk mencari solusi sengketa lahan perkebunan sawit antara warga dan perusahaan di Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur, yang melibatkan izin usaha perkebunan sejak tahun 2012.

Kodam XIII/Merdeka dan BPN Sulut Jalin Sinergi, Dukung Program Strategis Pertanahan
Kodam XIII/Merdeka dan BPN Sulut Jalin Sinergi, Dukung Program Strategis Pertanahan

Kodam XIII/Merdeka dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara bersinergi untuk mendukung program strategis pertanahan, demi menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik lahan.