Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Wamen HAM Cari Solusi Konflik Agraria di Labuhanbatu Utara
Wamen HAM Cari Solusi Konflik Agraria di Labuhanbatu Utara

Wakil Menteri HAM Mugiyanto berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama antara warga Padang Halaban, Labuhanbatu Utara, dengan pihak perusahaan, dengan menekankan penyelesaian damai dan kepatuhan hukum.

Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma
Pemprov Kalbar Dukung Agrinas Tangani Lahan Bermasalah Eks PT Duta Palma

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh PT Agrinas dalam pengelolaan lahan perkebunan bermasalah di Kalbar, khususnya lahan eks PT Duta Palma seluas lebih dari 45.000 hektare di Sambas dan Bengkayang, untuk memastikan kepatuhan hukum dan kese

Pemprov Sulteng Bentuk Tim Khusus, Selesaikan Konflik Lahan di Poso
Pemprov Sulteng Bentuk Tim Khusus, Selesaikan Konflik Lahan di Poso

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan sengketa lahan antara Bank Tanah dan warga Desa Watutau, Poso, yang ditandai dengan mediasi dan verifikasi lapangan hingga awal Agustus 2025.

Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas
Kejati Sumbar Bantu Pulihkan Aset Tanah LLDIKTI X: Sengketa Tanah Berakhir dengan Pematokan Batas

Kejaksaan Tinggi Sumbar membantu LLDIKTI X memulihkan aset tanah seluas 725 meter persegi di Padang yang ditempati warga, setelah mediasi gagal, pematokan batas tanah akhirnya dilakukan.

Apkasindo Apresiasi Satgas PKH: Petani Sawit Riau Lega, Komunikasi Terbuka Jadi Kunci
Apkasindo Apresiasi Satgas PKH: Petani Sawit Riau Lega, Komunikasi Terbuka Jadi Kunci

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi Satgas PKH yang telah membuka jalur komunikasi dan memberikan pencerahan kepada petani sawit di Riau terkait pemasangan plang di kebun sawit.

Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya
Satgas PKH Tertibkan 715 Hektare Lahan Sawit Ilegal di Dharmasraya

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan 715,03 hektare lahan perkebunan sawit ilegal milik PT Selago Makmur Plantation di Dharmasraya, Sumatera Barat, berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi
Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi

DPRD Mahakam Ulu mengunjungi BPN Kaltim untuk mencari solusi sengketa lahan perkebunan sawit antara warga dan perusahaan di Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur, yang melibatkan izin usaha perkebunan sejak tahun 2012.

DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar
DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar

Anggota DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan besar, khususnya dugaan penyerobotan lahan dan ketidakadilan skema plasma.

Kasum TNI Kawal Penertiban Lahan Ilegal di Kotim, Ribuan Hektare Hutan Dikembalikan Negara
Kasum TNI Kawal Penertiban Lahan Ilegal di Kotim, Ribuan Hektare Hutan Dikembalikan Negara

Kepala Staf Umum TNI mengawal langsung penertiban kawasan hutan di Kotim, Kalimantan Tengah, yang melibatkan ribuan hektare lahan sawit ilegal dan berdampak pada sejumlah perusahaan.

Kejati Lampung Periksa 15 Saksi Kasus Mafia Tanah Lamsel
Kejati Lampung Periksa 15 Saksi Kasus Mafia Tanah Lamsel

Kejati Lampung telah memeriksa 15 saksi terkait kasus dugaan mafia tanah di Lampung Selatan yang melibatkan aset Kementerian Agama, dan terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap tersangka.