Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, Kamis (13/3) lalu, menegaskan komitmen Pemprov Sulteng untuk bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulteng. Sinergi ini difokuskan pada program edukasi hukum bagi masyarakat dan peningkatan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng dan jajarannya di Palu. Kunjungan tersebut menandai langkah konkret kedua lembaga dalam membangun kerja sama yang erat demi terwujudnya pembangunan daerah yang berlandaskan hukum dan keadilan.
Anwar Hafid menekankan pentingnya memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap perlindungan hukum. Beliau berharap sinergi ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulteng, membantu terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. "Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata," ungkap Gubernur Anwar Hafid.
Dukungan penuh Pemprov Sulteng terhadap program peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi poin penting dalam kerja sama ini. Gubernur menyadari pentingnya upaya bersama dalam mendorong kesadaran hukum sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Pemprov Sulteng untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan Layanan Hukum dan Akses yang Mudah
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut baik komitmen Pemprov Sulteng. Beliau menyatakan bahwa kolaborasi antara Kemenkumham dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam meningkatkan layanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Sulteng. Kemenkumham siap berkolaborasi dalam berbagai program yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Rakhmat Renaldy menjelaskan bahwa kerja sama ini akan mencakup berbagai bidang, mulai dari administrasi hukum umum, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pembentukan produk hukum dan pembinaan hukum. "Kami siap berkolaborasi dalam berbagai program yang mendukung kemudahan akses hukum bagi masyarakat, baik di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga pembentukan produk dan pembinaan hukum," ujarnya.
Lebih lanjut, Renaldy memaparkan rencana optimalisasi peran desa sadar hukum, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perlindungan kekayaan intelektual. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulteng.
Ia menambahkan bahwa sinergi yang kuat antara Kemenkumham dan Pemprov Sulteng akan menciptakan Sulawesi Tengah yang lebih tertib hukum dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menciptakan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Langkah Konkret Sinergi Pemprov dan Kemenkumham Sulteng
- Edukasi Hukum Masyarakat: Program-program edukasi hukum akan dirancang dan dilaksanakan secara bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka.
- Peningkatan Layanan Hukum: Layanan hukum akan disederhanakan dan dipercepat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum.
- Optimalisasi Peran Desa Sadar Hukum: Desa-desa akan didorong untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur: Aparatur penegak hukum akan diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kinerja mereka.
- Perlindungan Kekayaan Intelektual UKM: UKM akan dibantu dalam melindungi kekayaan intelektual mereka untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
Kerja sama antara Pemprov Sulteng dan Kemenkumham Sulteng ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, diharapkan masyarakat Sulteng dapat menikmati manfaat nyata dari sinergi ini dalam bentuk akses hukum yang lebih mudah, cepat, dan adil.
