Pangdam Pattimura menyerahkan senjata api sitaan dan amunisi ke Polda Maluku sebagai bentuk sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku, khususnya pasca konflik tahun 1999-2000.

Polda NTT membentuk Bhabinkamtibmas perairan untuk mengedukasi masyarakat pesisir tentang bahaya bom ikan dan meningkatkan keselamatan di laut, serta melibatkan nelayan sebagai sumber informasi.

Wali Kota Medan mengajak Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pergerakan Medan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.

Bupati Bogor dan Kejari Bogor menandatangani MoU untuk mencegah pelanggaran hukum dan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, demi meraih predikat WTP dari BPK.

Polda Kepri dan Kanwil Kemenkumham Kepri sepakat bersinergi dalam pembinaan dan penegakan hukum, khususnya untuk menekan peredaran barang ilegal dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kepri.

Kanwil Kemenkumham Sulteng gandeng Pemda Donggala tingkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan Posbankum, KADARKUM, dan sosialisasi PJA 2025 guna menciptakan masyarakat yang cakap hukum dan tertib.

Kejaksaan Tinggi Kepri menggelar program edukasi hukum "Om Jak Menjawab", memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat seputar zakat, faraid, dan permasalahan hukum lainnya.

Kemenkum Maluku memberikan penyuluhan hukum dan HAM kepada siswa SMA di Ambon untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah pelanggaran HAM sejak dini.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusulkan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk menyesuaikan peran dan tugas TNI dengan dinamika global dan perkembangan teknologi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.