Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama
Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako berkolaborasi untuk meningkatkan layanan hukum di daerah, mencakup sosialisasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan program magang bagi mahasiswa.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Universitas Tadulako (Untad) Palu resmi menjalin kerja sama untuk mengoptimalkan layanan hukum di wilayah tersebut. Kolaborasi ini diumumkan pada Sabtu, 15 Februari 2024, di Palu. Langkah ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat Sulteng dengan akses layanan hukum yang lebih mudah dan efektif.
Penguatan Layanan Hukum di Sulawesi Tengah
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan pentingnya peran akademisi dalam memperkuat sistem hukum daerah. Ia menyebut kolaborasi dengan Untad sangat strategis untuk mempercepat penyebaran informasi hukum dan mendorong partisipasi aktif civitas akademika dalam program layanan hukum. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan layanan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Salah satu program unggulan adalah sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak KI bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Tujuannya untuk melindungi hasil inovasi, penelitian, karya seni, dan budaya, memberikan nilai ekonomi dan legalitas yang lebih kuat. Selain itu, Kemenkumham Sulteng akan memperkenalkan layanan AHU, seperti pendaftaran badan hukum dan legalisasi dokumen.
Peluang bagi Mahasiswa Hukum Untad
Mahasiswa hukum Untad mendapatkan kesempatan berharga melalui program magang dan penelitian di bidang hukum. Pengalaman praktis ini akan melengkapi pengetahuan teoritis mereka dan mempersiapkan mereka untuk karir di bidang hukum. Tidak hanya itu, Kemenkumham Sulteng dan Untad juga akan menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan hukum untuk memperkaya pemahaman mahasiswa dan dosen.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas akademisi dalam melakukan kajian hukum. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan regulasi di daerah dan membantu dalam menganalisis peraturan daerah agar lebih efektif dan selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dukungan Penuh dari Untad
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan Untad untuk mendukung program layanan hukum yang digagas Kemenkumham Sulteng. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya menguntungkan civitas akademika, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Sinergisitas ini diharapkan akan memudahkan akses layanan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai langkah awal, kedua pihak akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) sebagai dasar implementasi program-program yang telah direncanakan. PKS ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama ini dalam jangka panjang. Dengan adanya kerja sama yang solid ini, diharapkan layanan hukum di Sulawesi Tengah akan semakin teroptimalkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kesimpulan
Kerja sama antara Kemenkumham Sulteng dan Untad menandai langkah penting dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan hukum di Sulawesi Tengah. Melalui program-program yang komprehensif, kolaborasi ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam perlindungan KI, layanan AHU, dan pengembangan kapasitas akademisi di bidang hukum. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan berkeadilan.
