Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulawesi Utara dan DPRD Kepulauan Sangihe resmi menjalin kerja sama untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan di Manado.
Manado, 17 Februari 2024 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menjalin kerja sama strategis. Kerja sama ini difokuskan pada pembentukan produk hukum daerah yang lebih efektif dan taat hukum. Penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut berlangsung di Manado, Senin lalu.
Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Kepala Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, dan Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh. Langkah ini menandai babak baru dalam sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menciptakan regulasi yang berkualitas.
Penguatan Sinergi untuk Regulasi yang Lebih Baik
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat penyusunan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama ini. Ia berharap tim perancang dari Kemenkumham Sulut dapat memberikan pendampingan teknis yang optimal dalam proses penyusunan Ranperda.
“Dengan kerja sama ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Sulut yang telah menjadi mitra kerja DPRD dalam menyusun produk hukum daerah,” ungkap Sondakh. Ia menekankan pentingnya dukungan teknis untuk memastikan setiap Perda yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Sangihe.
Harmonisasi dan Peluang Kerja Sama Lebih Luas
Kepala Kemenkumham Sulut, Kurniaman Telaumbanua, menyatakan bahwa kerja sama ini tidak hanya sebatas harmonisasi produk hukum. Ia membuka peluang perluasan kerja sama ke bidang-bidang lain yang relevan dan saling menguntungkan. Telaumbanua juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama.
“Terima kasih atas inisiasi untuk kerja sama ini, dan saya harap kerja sama kita tidak hanya dalam hal harmonisasi saja, tapi dapat diperluas lagi nantinya,” ujar Telaumbanua. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kemenkumham Sulut untuk mendukung pembangunan hukum di daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Harmonisasi Digital dan Akselerasi Pembentukan Perda
Salah satu bentuk dukungan Kemenkumham Sulut adalah penyediaan layanan harmonisasi berbasis digital melalui aplikasi 'Harmonjo'. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat proses harmonisasi Ranperda dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, proses pembentukan Perda di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kehadiran aplikasi 'Harmonjo' menjadi bukti komitmen Kemenkumham Sulut dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan hukum di daerah. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam penyusunan produk hukum daerah, khususnya di daerah kepulauan seperti Sangihe.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Hukum yang Lebih Baik
Kerja sama antara Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola hukum di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan adanya dukungan teknis dan pemanfaatan teknologi, diharapkan proses pembentukan Perda dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta bermanfaat bagi masyarakat.
Kerja sama ini juga menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Harapannya, model kerja sama ini dapat diadopsi oleh daerah lain di Sulawesi Utara dan Indonesia.
