Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kemenkumham Sulteng dan Dispusaka Perkuat Layanan Informasi Hukum untuk Masyarakat
Kemenkumham Sulteng dan Dispusaka Perkuat Layanan Informasi Hukum untuk Masyarakat

Kemenkumham Sulteng berkolaborasi dengan Dispusaka Sulteng untuk meningkatkan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat luas.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi
Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Sinergi Kemenkumham Sulteng dan Pemda Tojo Una-Una Tingkatkan Kualitas Hukum
Sinergi Kemenkumham Sulteng dan Pemda Tojo Una-Una Tingkatkan Kualitas Hukum

Kemenkumham Sulteng perkuat kolaborasi dengan Pemkab Tojo Una-Una untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH), digitalisasi harmonisasi produk hukum daerah, dan pelatihan Peacemaker bagi kepala desa.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.

Kemenkumham Sulut Harmonisasi 1.169 Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut Harmonisasi 1.169 Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara berhasil selesaikan harmonisasi 1.169 produk hukum daerah berupa ranperda dan Perda selama 2023-2024, memastikan peraturan daerah tidak bertentangan satu sama lain dan peraturan yang lebih tinggi.

Kemenkumham Jateng: Komitmen Layanan Prima dalam Pengharmonisasian Raperda
Kemenkumham Jateng: Komitmen Layanan Prima dalam Pengharmonisasian Raperda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), seperti terlihat dalam rapat virtual dengan DPRD Kota Surakarta.

Kemenkumham Sulut dan DPRD Bolmong Sepakat Bentuk Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut dan DPRD Bolmong Sepakat Bentuk Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara dan DPRD Bolmong resmi bekerja sama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Manado.