Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) terus berupaya memastikan kualitas regulasi daerah. Upaya ini dilakukan melalui harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan bupati (raperbup) yang diajukan pemerintah daerah setempat. Harmonisasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif di Kalimantan Selatan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menjelaskan bahwa harmonisasi merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah. "Harmonisasi ini bentuk sinergi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah untuk penguatan kualitas regulasi daerah," ungkap Anton di Banjarmasin, Selasa (6/5).

Langkah ini dinilai penting untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, harmonisasi juga memastikan kesesuaian dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Proses ini menjamin produk hukum daerah tercipta secara terstruktur, sistematis, dan taat asas.

Harmonisasi Raperbup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebagai contoh nyata komitmen ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) telah mengajukan harmonisasi dua raperbup. Kedua raperbup tersebut adalah Raperbup Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Raperbup Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Hal ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang kuat dan terstruktur.

Kepala Bappelitbanda Pemkab HST, Muhiddin, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Pendampingan ini sangat membantu dalam memastikan kualitas dan kesesuaian raperbup yang diajukan.

Muhiddin berharap agar produk hukum hasil harmonisasi ini dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah secara lebih efektif dan berdaya guna. Harmonisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan raperbup dan menjadi landasan operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan rencana kerja pada tahun 2026.

"Kami berharap setelah harmonisasi ini, raperbup yang disusun bisa segera ditetapkan dan menjadi landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerjanya pada tahun 2026," jelas Muhiddin.

Manfaat Harmonisasi Regulasi Daerah

Harmonisasi raperda dan raperbup memberikan banyak manfaat bagi pemerintah daerah. Proses ini memastikan bahwa peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga mencegah konflik hukum dan meningkatkan kepastian hukum. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Selain itu, harmonisasi juga membantu meningkatkan kualitas regulasi daerah. Regulasi yang berkualitas akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Kemenkum Kalsel berperan penting dalam memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan. Melalui harmonisasi, Kemenkum Kalsel berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang kuat dan terstruktur, mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dapat menyusun peraturan daerah yang berkualitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif di Kalimantan Selatan.

Ke depannya, diharapkan sinergi antara Kemenkum Kalsel dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan. Kerjasama yang erat ini akan memastikan bahwa seluruh produk hukum daerah di Kalimantan Selatan berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.