Harmonisasi Ranperda Kepri: Wajib Sesuaikan Aturan!

Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri tegaskan pentingnya harmonisasi seluruh Ranperda dengan aturan yang lebih tinggi untuk menghindari konflik hukum dan memastikan efektivitas peraturan daerah.

Kemenkumham Kepri Tekankan Pentingnya Harmonisasi Ranperda

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri), Edison Manik, pada Kamis, 24 Januari 2024, menegaskan pentingnya harmonisasi seluruh rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Kepri dengan Kemenkumham setempat. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang bertujuan menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan menyamakan konsepsi perumusan norma dalam Perda.

Semua Ranperda, termasuk dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD, wajib diharmonisasikan. Proses ini meliputi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), Rancangan Peraturan Bupati/Walikota (Ranperbup/Ranperwako). Menurut Edison, langkah ini krusial untuk mencegah benturan aturan dan memastikan efektivitas peraturan.

Mengapa Harmonisasi Ranperda Penting?

Harmonisasi memastikan Ranperda sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan sederajat. Ini mencegah konflik hukum dan memastikan pelaksanaan Perda yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kegagalan melakukan harmonisasi berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, menurut Edison.

Ia juga menekankan bahwa harmonisasi merupakan syarat formal pembentukan Perda. Melakukannya mencegah cacat prosedural yang dapat menghambat implementasi peraturan. Dengan kata lain, harmonisasi merupakan kunci legalitas dan efektivitas sebuah Perda.

Dukungan Kemenkumham Kepri

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kepri, Zulhairi, menambahkan bahwa Kemenkumham memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan hukum di daerah. Lembaga ini siap memfasilitasi percepatan harmonisasi Ranperda, mulai dari tahap awal hingga finalisasi menjadi Perda yang sah dan efektif.

Proses percepatan ini tetap mengedepankan asas keadilan dan akuntabilitas. Zulhairi juga berharap Ranperda tidak hanya mengakomodasi kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kesimpulan

Harmonisasi Ranperda di Kepri menjadi kunci keberhasilan pembentukan peraturan daerah yang efektif dan sesuai aturan. Kemenkumham Kepri menekankan pentingnya proses ini dan siap memberikan dukungan penuh agar Ranperda dapat diimplementasikan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Kejelasan dan keselarasan aturan menjadi pondasi penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik.