Kemenkumham Riau Dukung DPRD Rohul Harmonisasi Ranperda Irigasi
Kemenkumham Riau membantu DPRD Rokan Hulu dalam pengharmonisasian Ranperda Irigasi untuk memastikan peraturan daerah tersebut sesuai aturan hukum nasional dan mencegah konflik regulasi.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau secara aktif memberikan pendampingan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Irigasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan Ranperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini diungkap dalam kunjungan kerja DPRD Rokan Hulu ke Kantor Wilayah Kemenkumham Riau pada Jumat, 17 Januari 2024.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Riau, Dina Rasmalita, menjelaskan pentingnya harmonisasi Ranperda Irigasi. Ia menekankan perlunya sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan harmonisasi, peraturan daerah yang dihasilkan akan benar-benar sesuai kebutuhan daerah serta tidak melanggar aturan hukum nasional. Proses ini juga memastikan terhindarnya tumpang tindih peraturan dan multitafsir yang dapat menghambat pelaksanaan di lapangan.
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi menjadi latar belakang konsultasi ini. DPRD Rokan Hulu menyadari peran strategis mereka dalam pembentukan produk hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, mereka meminta dukungan Kemenkumham Riau untuk memastikan Ranperda yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Dina Rasmalita, Kemenkumham Riau memiliki kewenangan untuk mendukung proses pengharmonisasian Ranperda Irigasi. Pendampingan ini difokuskan pada pencegahan masalah seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi, multitafsir, dan aturan yang tidak operasional. Hal-hal tersebut seringkali muncul dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin.
Kemenkumham Riau berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada DPRD Rokan Hulu. Bantuan yang diberikan mencakup pembentukan rancangan peraturan daerah, diskusi harmonisasi, hingga penyusunan naskah akademik, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Tim dari Kemenkumham Riau siap membantu setiap tahapan proses tersebut.
Rombongan DPRD Rokan Hulu yang hadir dalam konsultasi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Nono Patria Pratama, dan Ketua Pansus DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Emon Casmon. Turut hadir pula Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Faizul, beserta anggota DPRD lainnya. Mereka diterima oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, M. Farhan Nizar, dan Kepala Subbidang FPPHD, Efa Susanti, serta para analis hukum dan perancang perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Riau.
Kerja sama antara Kemenkumham Riau dan DPRD Rokan Hulu ini diharapkan dapat menghasilkan Ranperda Irigasi yang efektif, efisien, dan bermanfaat bagi peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Harmonisasi peraturan daerah menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib hukum.