Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkumham Sulteng dan Dispusaka Perkuat Layanan Informasi Hukum untuk Masyarakat
Kemenkumham Sulteng dan Dispusaka Perkuat Layanan Informasi Hukum untuk Masyarakat

Kemenkumham Sulteng berkolaborasi dengan Dispusaka Sulteng untuk meningkatkan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat luas.

Menkumham Dukung Penuh Pembangunan Sulteng Berbasis Keadilan Sosial
Menkumham Dukung Penuh Pembangunan Sulteng Berbasis Keadilan Sosial

Menteri Hukum dan HAM berkomitmen mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Tengah yang berfokus pada keadilan sosial dan kepastian hukum, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemerataan kesejahteraan.

Sinergi Kemenkumham dan KemenHAM Sulteng Optimalkan Pengelolaan Aset Negara
Sinergi Kemenkumham dan KemenHAM Sulteng Optimalkan Pengelolaan Aset Negara

Kemenkumham dan KemenHAM Sulteng jalin sinergi pengelolaan aset negara untuk efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan, mendukung kelancaran transformasi kelembagaan.

Ombudsman dan Kemen-HAM Jalin Koordinasi, Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang HAM
Ombudsman dan Kemen-HAM Jalin Koordinasi, Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang HAM

Ombudsman RI dan Kementerian HAM berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang HAM, memastikan layanan lebih transparan dan akuntabel.

Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas
Pemprov dan Kemenkumham Sulteng Jalin Sinergi, Edukasi Hukum Masyarakat Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.

Gubernur Sulsel dan Kakanwil Kemenkumham Bahas Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik
Gubernur Sulsel dan Kakanwil Kemenkumham Bahas Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik

Gubernur Sulsel dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel membahas peningkatan sinergi untuk pelayanan publik yang lebih baik di Sulawesi Selatan, termasuk rencana hibah dari Pemprov Sulsel.

Kemenkum Sulteng Optimalkan Layanan Hukum hingga ke Wilayah Terpencil
Kemenkum Sulteng Optimalkan Layanan Hukum hingga ke Wilayah Terpencil

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkoordinasi dengan Ditjen AHU untuk optimalkan layanan administrasi hukum, termasuk di wilayah terpencil, demi peningkatan efisiensi dan aksesibilitas.

Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara dan DPRD Kepulauan Sangihe resmi menjalin kerja sama untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan di Manado.

Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama
Kemenkumham Sulteng dan Untad Optimalkan Layanan Hukum lewat Kerja Sama

Kemenkumham Sulawesi Tengah dan Universitas Tadulako berkolaborasi untuk meningkatkan layanan hukum di daerah, mencakup sosialisasi Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan program magang bagi mahasiswa.

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.

Kemenkumham Sulteng dan ANTARA Kolaborasi Tingkatkan Budaya Hukum
Kemenkumham Sulteng dan ANTARA Kolaborasi Tingkatkan Budaya Hukum

Kemenkumham Sulteng dan ANTARA Biro Sulteng berkolaborasi untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat Sulawesi Tengah, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025
Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025

Kemenkumham Sulteng berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2025 melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.