Desa Sadar Hukum: Upaya Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Kemenkumham Sulawesi Tengah meluncurkan program Desa Sadar Hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di tingkat desa, dengan berbagai upaya seperti sosialisasi, edukasi, dan penyediaan akses keadilan.
Kemenkumham Sulawesi Tengah (Sulteng) gencar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program unggulannya, Desa Sadar Hukum. Program ini diluncurkan di Palu pada 29 Januari 2024, sebagai upaya strategis untuk membangun budaya hukum yang kuat dari akar rumput.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, menjelaskan bahwa pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Desa/kelurahan yang masuk kategori 'sadar hukum' telah memenuhi kriteria tertentu, baik melalui pembinaan maupun swadaya masyarakat setempat.
Program ini bertujuan mewujudkan kesadaran hukum dan budaya hukum yang kokoh dalam kehidupan masyarakat. Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum dari tingkat paling dasar. "Kami ingin membangun kesadaran hukum yang berakar di masyarakat. Desa Sadar Hukum menjadi cerminan dari komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
Pelaksanaan program Desa Sadar Hukum di Sulteng dilakukan secara bertahap. Beberapa strategi yang dijalankan meliputi sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat desa. Selain itu, Kemenkumham Sulteng juga aktif membina kelompok sadar hukum dan memberikan penyuluhan hukum secara berkala.
Kemenkumham Sulteng juga fokus pada peningkatan akses keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat di desa. Upaya lain yang dilakukan adalah memastikan produk hukum di tingkat daerah berkualitas dan bebas diskriminasi. Dengan memastikan kualitas produk hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum yang merata.
Dengan adanya program Desa Sadar Hukum, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan di masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Semua pihak diharapkan bahu membahu membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan bermartabat.
Harapannya, dengan adanya program ini, masyarakat desa lebih memahami dan patuh pada hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan. Program ini merupakan langkah nyata Kemenkumham Sulteng dalam mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan dan berbasis masyarakat.
