Kemenkum Sumsel Targetkan 1.500 Posbankum di 17 Kabupaten/Kota Hingga 2025
Kemenkum Sumsel Targetkan 1.500 Posbankum di 17 Kabupaten/Kota Hingga 2025

Kemenkum Sumsel menargetkan pembentukan 1.500 pos bantuan hukum (posbankum) di 17 kabupaten dan kota hingga akhir tahun 2025.

Kemenkumham Babel Bentuk 30 Pos Bantuan Hukum untuk Permudah Akses Keadilan Masyarakat Desa
Kemenkumham Babel Bentuk 30 Pos Bantuan Hukum untuk Permudah Akses Keadilan Masyarakat Desa

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung membentuk 30 pos bantuan hukum di berbagai desa dan kelurahan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keadilan.

Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota
Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota

Kemenkumham Sulawesi Utara gencar mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh kabupaten/kota untuk perluasan akses keadilan.

Pengembangan Posbakum di Desa/Kelurahan: Fokus Utama Peacemaker Training 2025
Pengembangan Posbakum di Desa/Kelurahan: Fokus Utama Peacemaker Training 2025

Kemenkumham Sulteng fokus kembangkan Posbakum di desa dan kelurahan sebagai bagian utama dari aktualisasi Peacemaker Training 2025 untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di masyarakat.

Pemprov Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa: Wujudkan Keadilan Merata
Pemprov Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa: Wujudkan Keadilan Merata

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa untuk memastikan akses keadilan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran Hukum di Donggala: Dorong Pembentukan Desa Sadar Hukum
Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran Hukum di Donggala: Dorong Pembentukan Desa Sadar Hukum

Kanwil Kemenkumham Sulteng gandeng Pemda Donggala tingkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan Posbankum, KADARKUM, dan sosialisasi PJA 2025 guna menciptakan masyarakat yang cakap hukum dan tertib.

Pemkab Banggai dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Akses Layanan Hukum
Pemkab Banggai dan Kemenkumham Kolaborasi Tingkatkan Akses Layanan Hukum

Pemerintah Kabupaten Banggai dan Kemenkumham Sulawesi Tengah berkolaborasi untuk meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, melalui optimalisasi Posbakum dan program Peacemaker Justice Award 2025.

Pemkab Morowali dan Kemenkumham Sulteng Kolaborasi Wujudkan Desa Sadar Hukum
Pemkab Morowali dan Kemenkumham Sulteng Kolaborasi Wujudkan Desa Sadar Hukum

Pemerintah Kabupaten Morowali dan Kanwil Kemenkumham Sulteng bersinergi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa Sadar Hukum, guna menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan mendukung investasi.

Kanwil Kemenkum Malut Percepat Akses Hukum Masyarakat dengan Posbankum di Desa
Kanwil Kemenkum Malut Percepat Akses Hukum Masyarakat dengan Posbankum di Desa

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Kemenkumham Sulbar Latih 25 Paralegal Kadarkum Tingkatkan Akses Keadilan Masyarakat
Kemenkumham Sulbar Latih 25 Paralegal Kadarkum Tingkatkan Akses Keadilan Masyarakat

Kemenkumham Sulbar berkolaborasi dengan LBH Citra Justicia dan LBH Keadilan Sulbar melatih 25 anggota Kadarkum sebagai paralegal untuk memperluas akses keadilan di Sulawesi Barat, khususnya di daerah 3T.

Kemenkumham Sulut dan DPRD Bolmong Sepakat Bentuk Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut dan DPRD Bolmong Sepakat Bentuk Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara dan DPRD Bolmong resmi bekerja sama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Manado.

Kemenkum Kalteng Perkuat Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Tengah
Kemenkum Kalteng Perkuat Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Tengah

Kanwil Kemenkum Kalteng gencar membentuk desa dan kelurahan sadar hukum melalui pembinaan, lomba, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat penegakan hukum dan penyadaran hukum di masyarakat Kalimantan Tengah.