Pengembangan Posbakum di Desa/Kelurahan: Fokus Utama Peacemaker Training 2025
Kemenkumham Sulteng fokus kembangkan Posbakum di desa dan kelurahan sebagai bagian utama dari aktualisasi Peacemaker Training 2025 untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di masyarakat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) menetapkan pengembangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan sebagai fokus utama dalam aktualisasi Peacemaker Training 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, di Palu pada Senin, 5 Mei 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan akses keadilan di tingkat masyarakat.
Peacemaker Training merupakan program pembinaan bagi kepala desa dan lurah terpilih yang telah melalui seleksi di tingkat kabupaten/kota. Pelatihan ini membekali mereka dengan kemampuan sebagai Non Litigation Peacemaker, sehingga mampu menyelesaikan konflik dan sengketa di masyarakat melalui jalur non-litigasi. Aktualisasi pelatihan ini kemudian diwujudkan melalui berbagai kegiatan, termasuk pengembangan Posbakum di wilayah mereka.
Kanwil Kemenkumham Sulteng tengah mempersiapkan pelaksanaan aktualisasi Peacemaker Training 2025 sebagai tindak lanjut surat dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Persiapan ini mencakup berbagai langkah, termasuk rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitas program di lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan Posbakum sebagai solusi utama dalam penyelesaian konflik secara damai di masyarakat.
Pengembangan Posbakum: Jantung Aktualisasi Peacemaker Training
Rakhmat Renaldy menjelaskan bahwa pengembangan Posbakum merupakan inti dari aktualisasi Peacemaker Training 2025. Para kepala desa dan lurah akan berperan aktif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Posbakum di wilayahnya masing-masing. Mereka akan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola Posbakum secara efektif dan efisien.
Selain itu, mereka juga akan dilatih untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan sengketa di masyarakat melalui mediasi dan jalur non-litigasi. Keterampilan ini akan membantu mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan demikian, para kepala desa dan lurah tidak hanya menjadi pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai agen perdamaian yang aktif menyelesaikan konflik di lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.
Koordinasi dan Kolaborasi untuk Efektivitas Program
Kanwil Kemenkumham Sulteng telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas strategi penyelesaian konflik dan sengketa melalui mediasi di Posbakum. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program Peacemaker Training dan aktualisasinya.
Koordinasi yang baik antar instansi dan pihak terkait sangat penting untuk keberhasilan program ini. Hal ini akan memastikan bahwa Posbakum di desa dan kelurahan memiliki dukungan yang cukup untuk menjalankan fungsinya secara optimal.
Kolaborasi ini juga akan membantu dalam meningkatkan kapasitas penyuluh hukum dan layanan bantuan hukum di daerah, sehingga akses keadilan bagi masyarakat semakin terjamin.
Harapan Terwujudnya Posbakum Desa yang Berdaya
Rakhmat Renaldy berharap melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif, akan terwujud Posbakum desa yang berdaya dan para juru damai yang handal. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan harmoni dan keadilan di tengah masyarakat.
Dengan peningkatan kapasitas Posbakum dan para peacemaker, diharapkan akan terjadi penurunan angka konflik dan sengketa di masyarakat. Selain itu, akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, akan semakin meningkat.
Program ini juga diharapkan dapat mendorong penguatan kapasitas penyuluh hukum dan peningkatan layanan bantuan hukum di daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum yang mudah diakses dan berkualitas.
Secara keseluruhan, pengembangan Posbakum di desa dan kelurahan merupakan langkah strategis dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di tingkat masyarakat. Dengan dukungan dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
