Kemenkum Kalteng Perkuat Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kalimantan Tengah
Kanwil Kemenkum Kalteng gencar membentuk desa dan kelurahan sadar hukum melalui pembinaan, lomba, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat penegakan hukum dan penyadaran hukum di masyarakat Kalimantan Tengah.
Kemenkum Kalteng Perkuat Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) terus berupaya memperkuat keberadaan desa dan kelurahan sadar hukum di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan penyadaran hukum di masyarakat. Inisiatif ini meliputi pembinaan, perlombaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum itu sendiri. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, menjelaskan hal ini di Palangka Raya, Jumat (31/1).
Dalam keterangannya bersama Analis Hukum Muda, Vasco Fernando, Mufid menyatakan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat peran desa/kelurahan sadar hukum. Penetapan desa/kelurahan sadar hukum, menurut Mufid, merupakan langkah penting dalam memperkuat Indonesia sebagai negara hukum.
Langkah ini bertujuan mempercepat pemahaman hukum di masyarakat dan pemerintah daerah, serta melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok Kadarkum. Proses pembentukan diawali dengan penetapan desa/kelurahan yang telah memiliki kelompok Kadarkum sebagai desa/kelurahan binaan. Penilaian kelurahan/desa sadar hukum meliputi empat aspek: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi serta regulasi.
Bobot penilaian untuk implementasi hukum mencapai 40 persen, sementara tiga aspek lainnya masing-masing 20 persen. Mufid menjelaskan hal ini saat dikonfirmasi mengenai koordinasi Kanwil Kemenkum Kalteng dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, Paralegal Justice Award, lomba Kadarkum, dan Organisasi Bantuan Hukum 2025.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, memberikan apresiasi atas pencapaian Kanwil Kemenkum Kalteng dalam pembentukan desa/kelurahan sadar hukum tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai puluhan. Kristomo juga mendorong Kanwil Kemenkum Kalteng untuk terus aktif dalam lomba Kadarkum, pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, dan partisipasi dalam Paralegal Justice Award. Koordinasi yang baik dengan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Kristomo menambahkan bahwa koordinasi yang efektif akan menghasilkan kerja sama yang baik dan semangat baru dalam menjalankan program-program unggulan BPHN. Hal ini diharapkan dapat mengharumkan nama Kanwil Kementerian Hukum Kalteng dan Provinsi Kalimantan Tengah.
