Kemenkumham Sulteng berupaya melindungi 1.529 UKM di Tojo Una-Una dengan memfasilitasi pendaftaran merek untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan meningkatkan daya saing usaha lokal.

Kemenkumham Sulteng perkuat kolaborasi dengan Pemkab Tojo Una-Una untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum (IRH), digitalisasi harmonisasi produk hukum daerah, dan pelatihan Peacemaker bagi kepala desa.

Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, pastikan seleksi PPPK di Sulawesi Tengah transparan dan akuntabel, menggunakan sistem CAT dan teknologi face recognition untuk mencegah kecurangan.

Pemda Morowali dan Kanwil Kemenkum Sulteng berkolaborasi harmonisasi Ranperda untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, demi melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan berpihak pada anak.

Kanwil Kemenkumham Sulteng gandeng Pemda Donggala tingkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan Posbankum, KADARKUM, dan sosialisasi PJA 2025 guna menciptakan masyarakat yang cakap hukum dan tertib.

Kemenkumham dan KemenHAM Sulteng jalin sinergi pengelolaan aset negara untuk efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan, mendukung kelancaran transformasi kelembagaan.

Kemenkumham Sulteng dan Pemda Poso berkolaborasi untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual lokal, seperti Ikan Sidat Marmorata dan Kopi Napu, guna mendorong perekonomian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng bersinergi untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat dan memberikan layanan hukum yang lebih cepat dan responsif.

Pemerintah Kabupaten Morowali dan Kanwil Kemenkumham Sulteng bersinergi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program Desa Sadar Hukum, guna menciptakan lingkungan yang tertib, harmonis, dan mendukung investasi.

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.