Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH

Pemerintah Kabupaten Mukomuko meningkatkan kerjasama dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana dan perdata, dengan alokasi dana yang bertambah di tahun 2025.

Mukomuko, Bengkulu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terus berkomitmen dalam memberikan akses keadilan bagi warganya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk program bantuan hukum bagi warga miskin. Program yang telah berjalan ini akan diperluas cakupannya di tahun 2025.

Peningkatan Alokasi dan Kerjasama LBH

Pada tahun 2025, Pemkab Mukomuko mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program bantuan hukum warga miskin. Jumlah perkara yang ditangani pun meningkat dari tiga menjadi empat perkara. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, M. Arpi, menjelaskan bahwa kerjasama dengan LBH tetap menjadi kunci keberhasilan program ini. "Untuk merealisasikan program bantuan hukum untuk warga miskin ini, kami tetap menjalin kerja sama atau MoU dengan LBH," ujar Arpi dalam keterangannya Minggu lalu.

Kerjasama dengan LBH ini telah terjalin beberapa tahun terakhir. Setiap tahun, Pemkab Mukomuko mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini. LBH kemudian mengajukan proposal usulan kerja sama yang akan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Proses ini memastikan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel.

Tantangan dan Solusi

Meskipun program ini berjalan baik, terdapat tantangan dalam pencapaian target 100 persen realisasi. Pada tahun 2024, hanya dua dari tiga perkara yang terealisasi. Arpi menjelaskan beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya adalah adanya usulan bantuan hukum dari LBH yang belum memiliki rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Faktor lain adalah adanya usulan pendampingan hukum yang diajukan di akhir tahun, sehingga prosesnya tidak dapat diselesaikan tepat waktu. "Ada usulan pendampingan hukum terhadap warga miskin yang terjerat perkara dari LBH yang memiliki rekomendasi Kemenkumham, tetapi pada saat itu pelaksanaannya di akhir tahun sehingga tidak terkejar lagi waktunya," jelas Arpi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Mukomuko telah mempersiapkan langkah-langkah strategis di tahun 2025. Persiapan yang lebih matang diharapkan dapat meningkatkan realisasi program hingga 100 persen. Hal ini termasuk verifikasi lebih awal terhadap legalitas LBH dan manajemen waktu yang lebih efektif.

LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu

Pada tahun 2024, Pemkab Mukomuko bekerja sama dengan LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu. Pemilihan LBH ini didasarkan pada rekomendasi dari Kemenkumham, yang menjamin kredibilitas dan profesionalisme lembaga tersebut dalam memberikan bantuan hukum. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan layanan hukum yang berkualitas bagi warga miskin di Kabupaten Mukomuko.

Saat ini, Pemkab Mukomuko tengah mengevaluasi proposal dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu untuk tahun 2025. Proses evaluasi ini memastikan bahwa LBH tersebut memenuhi semua persyaratan dan memiliki kapasitas untuk menangani perkara yang diajukan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pengelolaan program bantuan hukum ini.

Kesimpulan

Program bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Mukomuko merupakan langkah penting dalam memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan peningkatan alokasi anggaran, kerjasama yang lebih erat dengan LBH yang bereputasi baik, dan persiapan yang matang, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target 100 persen realisasi di tahun 2025. Komitmen Pemkab Mukomuko ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.