Legislator DKI Jakarta menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Jakarta, khususnya bagi warga miskin, dengan pendekatan yang holistik.

Kementerian Sosial (Kemensos) meningkatkan sosialisasi agar pemerintah daerah aktif mengusulkan warga miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Baznas Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang melanjutkan program bedah rumah warga miskin tidak layak huni di tahun 2025 dengan alokasi dana Rp20 juta per rumah.

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen mempermudah perizinan usaha bagi warga kurang mampu dengan mendekatkan layanan hingga ke desa, termasuk pengurusan NIB dan sertifikat halal.

Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program Food Bank 'Lumbung Mataraman' untuk membagikan makanan berlebih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia, mahasiswa, dan musafir, dimulai dengan gerakan 'Rabu KORPRI' di lingkungan Pemkot.

Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menyalurkan bantuan sandang dan makanan kepada 30 warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar yang belum pernah menerima bantuan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta kepada 296 warga miskin ekstrem di Kabupaten Pamekasan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada tahun anggaran 2025.

Serda Dirus, Babinsa Koramil 05 Samalantan, telah berhasil membedah 31 rumah warga miskin di Bengkayang-Singkawang, Kalimantan Barat, berkat kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

Pemkot Jakpus berkolaborasi dengan Baznas dan perusahaan swasta untuk memperbaiki 80 rumah warga miskin melalui program bedah rumah guna mengurangi kesenjangan sosial.

Wagub Banten, A Dimyati Natakusumah, meminta aparat desa aktif membantu warga miskin, dhuafa, dan penyandang disabilitas, serta memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

PT PLN UP3 Situbondo menyalurkan sambungan listrik gratis kepada warga kurang mampu dan empat musholla melalui program Light Up The Dream (LUTD) sebagai wujud komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko meningkatkan kerjasama dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana dan perdata, dengan alokasi dana yang bertambah di tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menambah alokasi program bantuan hukum bagi warga miskin yang membutuhkan pendampingan hukum dalam perkara pidana dan perdata, dari tiga menjadi empat perkara pada tahun ini.

Pemerintah Kota Samarinda menjamin warga miskin mendapat jatah elpiji bersubsidi dengan data penerima yang tercatat dan ditempel di agen serta pangkalan, memastikan penyaluran tepat sasaran.

Dinas Sosial Kulon Progo membantu 5.672 warga miskin yang kehilangan kepesertaan BPJS Kesehatan akibat pemadaman data Kemensos, dengan memfasilitasi mereka untuk mendaftar kembali atau mencari alternatif layanan kesehatan.

Menteri Sosial memastikan warga miskin yang bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berhak menerima bantuan sosial (bansos) meskipun sudah bekerja, sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat.