Kemenkum Sumsel Targetkan 1.500 Posbankum di 17 Kabupaten/Kota Hingga 2025
Kemenkum Sumsel Targetkan 1.500 Posbankum di 17 Kabupaten/Kota Hingga 2025

Kemenkum Sumsel menargetkan pembentukan 1.500 pos bantuan hukum (posbankum) di 17 kabupaten dan kota hingga akhir tahun 2025.

Kemenkum Kalsel Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Tala Lewat Raperda
Kemenkum Kalsel Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Tala Lewat Raperda

Kemenkum Kalsel berupaya optimalkan bantuan hukum bagi warga miskin di Tanah Laut melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) guna memastikan akses keadilan bagi semua.

Pemkab Aceh Barat Sediakan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin
Pemkab Aceh Barat Sediakan Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menyediakan bantuan hukum gratis bagi warga miskin yang bermasalah dengan hukum, bekerja sama dengan beberapa lembaga bantuan hukum.

Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota
Kemenkum Sulut Dorong Pembentukan Posbankum dan Kadarkum di Seluruh Kabupaten/Kota

Kemenkumham Sulawesi Utara gencar mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (Kadarkum) di seluruh kabupaten/kota untuk perluasan akses keadilan.

Kemenkumham Sumsel Perluas Akses Literasi Hukum lewat Perpuskum
Kemenkumham Sumsel Perluas Akses Literasi Hukum lewat Perpuskum

Kemenkumham Sumsel luncurkan program literasi hukum melalui perpustakaan hukum (Perpuskum) di 17 kabupaten/kota, memanfaatkan konten digital dan peran kepala desa/lurah sebagai paralegal.

58 Organisasi Bantuan Hukum di Jateng Resmi Terverifikasi, Siap Layani Masyarakat!
58 Organisasi Bantuan Hukum di Jateng Resmi Terverifikasi, Siap Layani Masyarakat!

Kementerian Hukum dan HAM Jateng memverifikasi 58 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk periode 2025-2029, siap memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kemenkum Malut Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin
Kemenkum Malut Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin

Kemenkum Maluku Utara menjalin kerjasama dengan 13 OBH untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, demi implementasi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH
Pemkab Mukomuko Perluas Bantuan Hukum Warga Miskin, Gandeng LBH

Pemerintah Kabupaten Mukomuko meningkatkan kerjasama dengan LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin yang menghadapi perkara pidana dan perdata, dengan alokasi dana yang bertambah di tahun 2025.

Pemkab Mukomuko Tingkatkan Bantuan Hukum Warga Miskin
Pemkab Mukomuko Tingkatkan Bantuan Hukum Warga Miskin

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menambah alokasi program bantuan hukum bagi warga miskin yang membutuhkan pendampingan hukum dalam perkara pidana dan perdata, dari tiga menjadi empat perkara pada tahun ini.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Bantuan Hukum HST: Wujudkan Keadilan Bagi Semua

Kemenkum Kalsel telah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, guna memastikan akses keadilan bagi semua.

13 OBH di Sulut Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin
13 OBH di Sulut Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin

Sebanyak 13 organisasi bantuan hukum (OBH) di Sulawesi Utara memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, meliputi bantuan litigasi dan nonlitigasi, dengan persyaratan tertentu termasuk keterangan miskin dari pemerintah setempat.

Pemkot Yogyakarta Perluas Akses Bantuan Hukum Gratis Lewat 24 LBH/OBH
Pemkot Yogyakarta Perluas Akses Bantuan Hukum Gratis Lewat 24 LBH/OBH

Pemkot Yogyakarta meningkatkan layanan bantuan hukum gratis pada 2025 dengan melibatkan 24 LBH/OBH untuk memastikan akses keadilan merata dan menyelenggarakan sosialisasi di seluruh kelurahan.

LBH