47 Delegasi Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Paralegal Nasional
Sebanyak 47 delegasi Kemenkum Kalsel mengikuti pelatihan paralegal nasional selama tiga hari untuk meningkatkan akses keadilan masyarakat, khususnya di daerah terpencil Kalimantan Selatan.
Banjarmasin, 18 Februari 2025 – Sebanyak 47 delegasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti pelatihan paralegal nasional. Pelatihan ini merupakan bagian dari program serentak nasional yang difokuskan pada Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum).
Pelatihan Paralegal Tingkatkan Akses Keadilan
Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Februari 2025, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menjelaskan bahwa peserta pelatihan berasal dari dua kota dan lima kabupaten di Kalsel. Total peserta pelatihan paralegal nasional mencapai 3.029 orang dari seluruh Indonesia.
Menurut Nuryanti, pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil di Kalimantan Selatan. Para peserta mendapatkan materi yang komprehensif, meliputi pengetahuan dasar hukum, pengetahuan teknis paralegal, dan praktik aktualisasi di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Mereka akan menerapkan ilmu yang didapat selama tiga bulan ke depan.
Peran Penting Paralegal dalam Posbankum
Nuryanti menambahkan bahwa pelatihan paralegal merupakan strategi kunci dalam memperkuat peran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Paralegal yang terlatih akan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum dasar kepada masyarakat. Mereka akan memberikan pendampingan hukum awal sebelum masyarakat membutuhkan bantuan hukum yang lebih lanjut.
"Kehadiran paralegal yang terlatih akan memperkuat peran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan dalam memberikan layanan hukum bagi warga yang membutuhkan," ujar Nuryanti.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak untuk keberlanjutan Posbankum. Kemenkumham Kalsel berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi pemberi bantuan hukum, dan masyarakat untuk memastikan efektivitas layanan Posbankum.
Materi Pelatihan dan Implementasi
Selama pelatihan, peserta menerima materi yang dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai paralegal. Materi meliputi:
- Pengetahuan Dasar Hukum: Meliputi pemahaman dasar tentang sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia, dan berbagai jenis permasalahan hukum yang umum terjadi di masyarakat.
- Pengetahuan Teknis Paralegal: Peserta dilatih dalam hal penyelesaian masalah hukum sederhana, konsultasi hukum, dan pengisian formulir hukum yang diperlukan.
- Praktik Aktualisasi di Posbankum: Peserta akan mempraktikkan ilmu yang didapat di Posbankum Desa/Kelurahan selama tiga bulan ke depan, memberikan pendampingan hukum langsung kepada masyarakat.
Dengan pelatihan ini, diharapkan para paralegal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah-daerah yang kurang terjangkau layanan hukum profesional.
Kesimpulan
Pelatihan paralegal nasional ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia. Dengan adanya paralegal yang terlatih, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat meningkat secara signifikan. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk Kemenkumham, pemerintah daerah, dan organisasi pemberi bantuan hukum, sangat penting untuk keberhasilan program ini.
