Kemenkum Babel Latih 58 Paralegal Kadarkum Tingkatkan Akses Keadilan
Kemenkum Babel berkolaborasi dengan BPHN meningkatkan kompetensi 58 paralegal dari kelompok Kadarkum di Kepulauan Babel untuk pemerataan akses keadilan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 58 paralegal dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Pelatihan ini diinisiasi sebagai upaya untuk memastikan akses keadilan yang merata di seluruh wilayah Babel. Pelatihan serentak ini diselenggarakan pada 18-20 Februari 2025 dan dilanjutkan dengan masa aktualisasi selama tiga bulan hingga 3 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan 3.019 peserta dari seluruh Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. "Untuk meningkatkan kompetensi paralegal ini, kami akan menyelenggarakan pelatihan secara serentak bagi 58 kelompok kadarkum ini," ujar Harun Sulianto. Pelatihan ini difasilitasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan ditujukan bagi para paralegal posbankum desa dan kelurahan angkatan pertama tahun 2025.
Kepala BPHN, Min Usihen, menekankan pentingnya pelatihan ini dalam rangka menjawab tantangan pemenuhan akses keadilan yang merata. Pembentukan posbankum desa dan kelurahan diharapkan dapat menyediakan akses keadilan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya posbankum dan paralegal di setiap desa dan kelurahan, diharapkan akan mampu menyediakan akses keadilan berupa pemberian pertolongan pertama terhadap masalah hukum bagi masyarakat, tambahnya.
Peningkatan Kompetensi Paralegal Kadarkum
Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Babel ini bertujuan untuk membekali para paralegal Kadarkum dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memberikan layanan bantuan hukum. Para peserta akan menerima pelatihan mengenai berbagai aspek hukum, prosedur hukum, dan etika profesi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
Para peserta pelatihan berasal dari berbagai desa dan kelurahan di seluruh wilayah Babel. Mereka akan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan akses keadilan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil sekalipun.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, C. Kristomo, menambahkan bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara nasional dengan jumlah peserta sebanyak 3.019 orang. Pelatihan ini menekankan pentingnya koordinasi antara kepala desa, lurah, organisasi pemberi bantuan hukum, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum agar layanan bantuan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Koordinasi Antar Lembaga untuk Optimalisasi Posbankum
Kolaborasi antar lembaga sangat penting dalam keberhasilan program posbankum ini. Kemenkumham Babel, BPHN, kepala desa, lurah, dan organisasi pemberi bantuan hukum perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan posbankum dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Dengan adanya posbankum dan paralegal di setiap desa dan kelurahan, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan bantuan hukum. Hal ini akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keberhasilan program ini juga bergantung pada komitmen dan dedikasi para paralegal Kadarkum. Mereka harus mampu memberikan layanan bantuan hukum yang profesional, etis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, program posbankum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Kesimpulan
Pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Babel merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses keadilan di wilayah tersebut. Dengan adanya paralegal yang terampil dan terlatih, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan bantuan hukum. Kolaborasi antar lembaga juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program posbankum ini dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.
